KARAWANG, RAKA – Kondisi Tempat Pembungan Sampah Akhir (TPAS) Jalupang saat ini sudah overload, sehingga membutuhkan perluasan lahan. Tahun ini dilakukan perluasan seluas satu hektare.
Kebutuhan perluasan ini sudan sangat mendesak. Karena kondisi TPAS yang sudah pada. Tapi persoalannya, TPAS berada di area pesawahan yang dilindungi Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jika memaksakan memperluas TPAS akan melanggar perda tersebut.
Komisi II DPRD Kabupaten Karawang Dedi Rustandi tegaskan, rencana perluasan TPAS Jalupang tidak boleh menggunakan lahan teknis yang sudah dilindungi Perda LP2B. Walaupun ploting untuk pengembangan TPAS Jalupang masih bisa dilakukan, namun tidak bisa dilakukan di lahan yang sudah di Perda LP2B kan. “Secara regulasi gak bisa. Luas lahan 84 ribu hektar yang sudah di LP2B kan itu tidak bisa digunakan untuk pengembangan TPAS,” katanya, kepada Radar Karawang, Rabu (23/10).
Dikatakan pria yang akrab disapa Derus ini, jika memang akan melakukan pengembangan TPAS Jalupang, maka harus dipastikan tidak menggunakan lahan yang masuk dalam Perda LP2B. “Kalau perluasan itu mengenai lahan LP2B, atau akan ada perubahan perda ya ditempuh mekanismenya. Artinya dibuat boleh dulu baru pengembangan. Jangan pengembangan dulu kemudian dibuat boleh. Dari dulu saya selalu bilang, jika ingin pengembangan itu cari alternatif teknologi atau tempat lain,” paparnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Guruh Sapta mengatakan, perluasan pada tahun 2019 sekitar satu hektare masih dalam proses pembayaran. “Perluasan kurang lebih satu hektare dan masih proses pembayaran,” katanya.
Dikatakannya, perluasan TPAS itu memang berada di sekitar TPAS yang ada dan masuk lahan LP2B. Namun perluasan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bappeda. “Kita sudah konsultasikan dan sudah konek dengan Bappeda. Karena kalau tidak bisa perluasan mau buang kemana. Sementara pemda berdasarkan peraturan harus mengelola,” ujarnya. (nce)
