Disdikpora Sembunyikan Data Anak Putus Sekolah
KARAWANG, RAKA – Sekolah perlu modal, orang kaya bebas sekolah dimana saja, sedangkan orang miskin murat marit.
Dede Suhadi (17) warga Kampung Buniagaseri, Kelurahan Tanjungmekar, Karawang Barat, mengaku sudah tidak lagi merasakan bangku sekolah, karena tidak ada biaya melanjutkan ke SLTA. “Baru lulus tahun kemarin di MTs Asidqiyah 3 Karawang, sebenarnya pengen melanjutkan, cuma gak ada biayanya,” ungkap Dede kepada Radar Karawang ditemui di Masjid Al Ikhlas Tanjungmekar, Kamis (21/3).
Ia melanjutkan, saat masih bersekolah di MTs, seluruh biayanya dibantu oleh orang lain bukan pemerintah. “Dulu bayaran sekolah 750 ribu per bulan. Bantuan pemerintah gak dapat,” katanya
Orang tua Dede suhadi, Rosadi (52) sebetulnya ingin anaknya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. “Tadinya mau diterusin karena modalnya gak ada,” jelasnya.
Rosadi memiliki dua anak yang masih sekolah dasar, dia mengaku berat membeli perlengkapan sekolah dan juga ongkos jajan sekolah. Bahkan pakaian sekolah untuk anaknya saja dikasih dari saudara-saudaranya. “Iya gratis sih gratis, tapi sehari-harinya repot buat biaya ongkos, makan juga,”katanya.
Ia melanjutkan, sudah pegel menunggu bantuan dari pemerintah, sampai sekarang belum kunjung juga. Akibatnya, anaknya sempat tidak sekolah karena tidak punya uang. “Ada bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tapi belum turun-turun udah berapa bulan. Kadang-kadang ada bayaran buat buku, sampai-sampai gak sekolah. Itu yang kelas dua karena gak punya buku,”katanya
Ketua RW 01 Kelurahan Tanjungmekar Kurnadi mengakui banyak warganya yang putus sekolah samapai tingkat SMP. Di samping faktor ekonomi yang menyebabkan anak-anak Kampung Buniagasari putus sekolah, ada juga faktor dari anaknya sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjungmekar, Kurnadi mengajukan beberapa usulan khususnya untuk kepentingan warga RW 01 Kampung Buniagasari. “Saya ketua RW (01) beserta ketua RT disini itu pertama mengajukan untuk permasalahan putus sekolah itu, saya minta (program) yang paket A, B, C itu,” jelasnya.
Menurutnya pemerintah harus memberikan pengarahan kepada anak-anak yang putus sekolah, agar kebutuhanan hidupnya tercukupi. “
Saya pengennya dari kabupaten atau dari kecamatan ada pelatihan (keterampilan) buat anak-anak di sini. Sambil pelatihan sambil dikasih modal, sambil bantu pemasarannya juga,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, terlihat menutup-nutupi data putus sekolah. Karena saat dimintai data tentang hal itu, pihak dinas terkesan berbelit-belit. “Biasanya kalau minta data pakai surat. Surat bikin dua, yang satu ke kadis,” ujar Titin Sutinah, staf program Disdikpora.(cr4)
