Gus Ahad Jembatani Dialog Akar Seni Jabar dan Gubernur
Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc
Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS
WAKIL Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc memberikan tanggapannya terkait aksi seniman dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang mengatasnamakan Akar Seni Jabar yang membuat Petisi C19, pekan lalu.
“Alhamdulillah pada Senin (26/7/2021) yang lalu, Komisi V DPRD Jawa Barat bisa memfasilitasi dialog singkat atau lebih tepatnya dialog pendahuluan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perwakilan Seniman Petisi C19 tersebut,” ujar Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya melalui rilisnya, Kamis (29/7/2021).
Di mana, sambungnya, pertemuan tersebut dilakukan secara daring memanfaatkan aplikasi zoom meeting. Gus Ahad pun mengakui, pertemuan tersebut baru sempat terlaksana pada sore hari, karena di siang harinya ada rapat paripurna. Sehingga, jauh dari kata sempurna jika pertemuan tersebut disebut sebagai dialog atau audiensi.
“Jadi ini dialog awal. Pak Gubernur menyampaikan beberapa kondisi yang sedang dihadapi dan kebijakan dasar Pemerintah Provinsi Jabar untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan para seniman. Terutama seniman yang tanda petik mandiri, yang sehari-hari hidupnya dari unjuk seni yang mereka lakukan,” kata Gus Ahad.
Dalam dialog yang berlangsung hanya sekitar 40 menit itu, tak banyak yang bisa didiskusikan. Namun begitu, Komisi V melihat bahwa memang Pemprov Jabar harus melakukan pembenahan, koreksi, dan perbaikan terkait sikap pemerintah terhadap para pelaku seni di Jabar.
Sejatinya, lajut Gus Ahad, para seniman ini memiliki karakter yang independen. Kemudian, ada perkumpulan-perkumpulan dan sebagian memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Nah, yang dikeluhkan oleh para Seniman Petisi C19 ini perhatian pemerintah terhadap seniman yang independen, yang mandiri, yang nyeker, yang hidupnya ditopang dari unjuk seni mereka. Yang mentas kalau ada pernikahan, hajatan, dan sejenisnya,” kata Legislator Dapil Karawang-Purwakarta ini.
Mereka ini, kata Gus Ahad, selama bertahun-tahun sampai sekarang aksesnya sangat minim. Yakni akses kepada birokrasi atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya. Serta akses ke dinas-dinas di Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi tersebut juga sangat minim.
“Jadi dari kaca mata mereka, pemerintah ini terlalu sibuk dengan jejaring-jejaring yang selama ini sudah dekat dan mengabaikan mereka yang belum terakses. Sementara seniman yang belum terakses ini jumlahnya sangat banyak dibandingkan yang sudah terakses,” ucap Politisi PKS ini.
Gus Ahad pun melihat hal ini harus diperbaiki oleh seluruh jajaran pemerintahan di kabupaten/kota maupun di Provinsi Jawa Barat. “Agar ke depannya itu masyarakat Jabar secara umum, dalam hal ini seluruh seniman, juga bisa mendapatkan perhatian dalam bentuk program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Hal tersebut, kata Gus Ahad, menjadi catatan penting Komisi V DPRD Jawa Barat. “Kami juga akan terus mendorong dan melanjutkan melalui dialog-dialog, komunikasi, serta memberikan masukan kepada dinas yang menjadi mitra kami. Termasuk juga menyampaikan kepada gubernur pada forum-forum yang bisa kami akses,” kata Gus Ahad.
Rencananya, kata dia, usai dialog singkat 40 menit tersebut, dijadwalkan akan ada dialog-dialog yang lebih sistematis supaya terjadi saling memahami di antara kedua belah pihak. Dan ini, lanjutnya, memang fungsi dewan, yakni, bagaimana menjembatani agar gubernur mendapatkan informasi yang paling valid.
Selain itu, agar para pelaku seni yang juga merupakan warga Jabar yang telah menitipkan pucuk pimpinan pemerintah kepada gubernur, bisa mendapatkan hak-hak kesejahteraan yang wajar.
“Semoga dialog-dialog ini bisa berlangsung ke depannya dan mohon masukan dari semua kelompok masyarakat agar sektor seni ini bisa lebih baik lagi di masa depan,” pungkasnya. (add)
