Gugatan PKS Ditolak MK
KARAWANG, RAKA – Satu kursi DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VII, akhirnya tetap milik Partai Nasdem. Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan resmi tersebut dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, Kamis (8/8).
Gugatan sampai ke Mahkamah Kontitusi tersebut dilakukan Partai Keadilan Sejahtera, dengan dugaan penggelembungan suara. Sebelum melakukan gugatan ke MK, PKS mesti melewati beberapa tahapan panjang, mulai dari gugatan terhadap KPU Bekasi, KPU Jawa Barat sampai KPU RI.
Informasi ditolaknya gugatan PKS di Mahkamah Konstitusi tersebut dibenarkan Ketua KPU Karawang Miftah Farid. Dia mengatakan, gugatan PKS ke MK ditolak berdasarkan putusan perkara No 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. “Tadi pagi pembacaan putusan MK, permohonan PKS untuk Jabar VII ditolak oleh MK,” kata Miftah Farid singkat.
Dihubungi terpisah, Ketua Nasdem Karawang Dian Fahrud Zaman mengatakan, putusan MK tersebut menguatkan keputusan KPU Bekasi, KPU Jawa Barat dan KPU RI mengenai keputusan bahwa Saan Mustopa resmi terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Jabar VII.
Dengan adanya putusan penolakan gugatan PKS itu, kata Dian, menunjukan bahwa apa yang disangkakan oleh PKS terhadap partainya, termasuk Saan Mustopa yang memperoleh suara terbanyak di partainya tidak benar. “Ini menjadi bukti juga bahwa apa yang disangkakan oleh PKS itu tidak benar. Nasdem, khususnya Saan Mustopa, berarti tidak benar melakukan penggelembungan suara di Tambun Bekasi,” ujarnya.
Dia juga berterima kasih kepada masyarakat Karawang yang telah menyukseskan Saan Mustopa lolos ke Senayan lagi. “Namun dua poin yang penting ialah putusan ini menguatkan keputusan KPU dan membuktikan bahwa dugaan penggelembungan suara oleh Nasdem tidak benar,” tandas Dian.
Dari Gedung Mahkamah Konstitusi dilaporkan, MK menolak permohonan gugatan PKS atas Partai NasDem terkait dugaan penggelembungan suara Pileg 2019 di Bekasi. MK beranggapan gugatan PKS tidak jelas dan kabur. “Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan Dapil Jawa Barat VII tidak dapat diterima,” tegas Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di MK, Kamis (8/8).
Dalam pertimbangannya, hakim MK menyebut permohonan yang diajukan PKS itu tidak logis karena meminta MK menambah suara PKS dan menetapkan kursi PKS di DPR RI. Hakim juga menyebut permohonan PKS kabur atau tidak jelas menurut hukum. “Bahwa setelah melalui sidang pembuktian, permohonan pemohon menjadi tidak jelas, atau kabur, sebab pemohon katakan Kecamatan Jatimulya harusnya 9.403 suara dan NasDem 1.423, namun pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 9.403 suara dan suara NasDem sebanyak 1.423 suara, untuk pengisian keanggotaan DPR RI, kursi DPR RI di Dapil Jabar VII, sebagaimana petitum pemohon adalah tidak logis untuk pengisian keanggotaan DPR RI,” kata hakim MK I Dewa Gede Palguna.
Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan suara pemohon menjadi 9.403 suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, kursi Dapil Jabar VII, maka hal itu hanya menyebabkan perolehan suara pemohon jauh lebih kecil di perolehan suara pemohon yang telah ditetapkan KPU. “Bahwa karena permohonan pemohon kabur, maka Mahkamah tidak pertimbangkan permohonan lebih lanjut, sepanjang Dapil Jabar VII,” paparnya.
PKS dalam permohonannya menyebut KPU melakukan penggelembungan suara Partai Nasdem di Dapil Jabar VII Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Menurut PKS, KPU melakukan penggelembungan suara NasDem sebanyak 6.102 suara di DAA-1, lalu di DA-1 DPR RI KPU menambahkan suara 5.996 suara. (nce/ds)
