Pangkas Pokir DPRD untuk Bangun RSUD Dengklok

KARAWANG, RAKA – Anggota DPRD tidak akan menerima pokir sebesar biasanya. Soalnya, sebanyak 40 persen dana pokir akan dipergunakan untuk membangun RSUD Rengasdengklok.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri menyampaikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujui dana pokir tahun berikutnya akan digunakan untuk anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok. “Dewan itu sudah menyepakati dalam rapat bahwa pokirnya itu digunakan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok,” katanya, Selasa (10/1).
Saat ini, lanjutnya, RPJMD mengutamakan di bidang kesehatan. Hal ini karena adanya kekurangan bed untuk pelayanan bagi masyarakat. Ia menegaskan kesehatan masyarakat harus terlayani keseluruhan. “Substansi pokok pikiran adalah program pembangunan strategis prioritas kabupaten adalah mengejar RPJMD. Diantaranya untuk sektor kesehatan, kekurangannya rasio bed jadi seluruh masyarakat harus terlayani,” tambahnya.
Seluruh anggota dewan telah menyepakati, jika sebagian dana pokir digunakan untuk pembangunan rumah sakit. Ia tidak menyebutkan nominal anggaran dana pokir. Dana pokir yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit sebesar 40 persen. “Sudah banyak klinik swasta di daerah kota, nah di sebelah barat sekarang kurang fasilitas kesehatan. Dengklok rumah sakit hanya satu, kemudian mereka menyepakati dari total jumlah dana pokir sebagian di buat untuk pembangunan RSUD Rengasdengklok,” imbuhnya.
Ia pun berpesan agar seluruh pemerintah daerah dapat memiliki komitmen untuk menjalankan program bagi kepentingan rakyat. Selanjutnya diperlukan kesepahaman terkait regulasi dan mematuhi. Ia menegaskan selama ini pokir belum selaras penuh dengan RPJMD pemerintah daerah. Ia pun berpesan agar seluruh pihak tertib untuk menjalankan. “Biarkan jumlah anggaran belanja yang lainnya terbuka untuk semua. Satu komitmennya, semua dewan dan eksekutif harus jelas menjalankan programnya. Kemudian adanya kesepahaman patuh terhadap regulasi,” lanjutnya.
Pembangunan RSUD tersebut memerlukan anggaran sebesar Rp250 miliar. Tahap pertama pengarukan telah dilaksanakan tahun 2022 lalu. Target pembangunan akan dilakukan hingga 2024 mendatang. “Jumlah anggarannya Rp250 miliar, sekarang baru tahap pengarukan sekitar Rp20 miliar. Tahun Rp150 miliar penggunaan anggaran dan Rp100 miliar untuk tahap penyelesaian tahun 2024,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Budianto enggan berbicara banyak terkait hal ini saat diwawancara. “Nanti aja ya wawancaranya saya mau bertemu dengan kepala desa untuk rapat membahas masa jabatan kades, ada kades yang minta masa jabatannya 9 tahun,” singkatnya. (nad)