Pedagang Pasar Baru Desak PKS PT Itqoni Dibatalkan
DESAK PEMDA: Pedagang Pasar Baru Karawang meminta kerjasama dengan PT Panglima Capital Itqoni dibatalkan.
KARAWANG, RAKA – Pengurus Ikatan Pedagang Pasar Karawang (IPPK) desak pemda untuk batalkan perjanjian kerjasama dengan PT Panglima Capital Itqoni terkait Pasar Baru Karawang.
Ketuan IPPK Asep Kurniawan meminta Pemda Karawang membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT Panglima Capital Itqoni terkait kerjasama investasi pembangunan Pasar Baru Karawang, karena dinilai tidak bermanfaat bagi para pedagang di pasar tersebut.
Dikatakan Asep, seharusnya pemda bisa mencermati situasi dan kondisi yang terjadi di Pasar Baru Karawang. Sejak disepakatinya perjanjian kerjasama pada tahun 2013, sampai saat ini tidak ada progres terkait pembangunan pasar tersebut. “Sejak PKS tahun 2013 tidak ada progres. Oleh karena itu kami meminta pemda secepatnya membatalkan PKS dan pembangunan pasar melalui sistem BOT. Kalau tidak berarti bupati tidak sayang terhadap pedagang yang merupakan masyarakatnya sendiri,” katanya, saat melakukan konferensi pers, Senin (18/11).
Asep menuturkan, dengan masih diberlakukannya PKS dengan PT Panglima Capital Itqoni, infrastruktur Pasar Baru Karawang tidak bisa direnovasi apalagi dibangun. Sementara kondisi infrastruktur pasar saat ini sangat membutuhkan renovasi. Karena dengan kondisi pasar saat ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. “Kondisi ini jelas berdampak terhadap pedagang. Secara ekonomi pedagang yang dirugikan. Karena pasar tidak nyaman dan mengurangi tingkat masyarakat untuk berbelanja ke pasar,” tuturnya.
Pada tahun lalu, lanjutnya, Pasar Baru Karawang sempat mau mendapatkan dana renovasi dari pemerintah provinsi. Namun karena masih ada PKS dengan pihak ketiga, bantuan tersebut tidak bisa diambil dan digunakan untuk merenovasi pasar. “Tahun depan kalau ada lagi pasti gak bisa. Makanya batalkan saja perjanjian kerjasama dan BOT nya karena tidak menguntungkan,” ucapnya.
Solusinya, kata dia, dengan memfasilitasi investor untuk bisa bekerjasama dengan pihak perbankan. Developer membangun pasar dan langsung dibayar oleh bank. Sementara pedagang membayar secara kredit kepada bank. Dengan konsep tersebut, pedagang akan terbantu dan pemerintah juga tetap akan bisa mendapatkan PAD dari pengelolaan pasar. “Kemarin juga sempat ada tiga bank yang mau membantu pembangunan. Dengan konsep itu pemda tetap punya PAD,” pungkasnya. (nce)
