Penerima Bansos Belum Merata
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_780,h_470/https://radarkarawang.id/wp-content/uploads/2021/08/HL-GEDE-4.jpg)
Mahasiswa Minta Pemkab Gelontorkan JPS Lagi
BANTUAN BERAS: Sekitar 323 warga Pangulah baru, Kecamatan Kotabaru mendapatkan bantunan bantuan beras BSB PPKM, bantuan tersebut juga dibarengi dengan BLT Dana Desa 2021, beberapa hari yang lalu.
KARAWANG, RAKA- Pemerintah Kabupaten Karawang diminta kembali menggelontorkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak Covid-19. Saat ini, bantuan hanya mengalir dari pemerintah pusat, itu pun belum menyentuh seluruh masyarakat terdampak.
Rafa, ketua Himpunan Mahasiswa (Hima) Ilmu Pemerintahan Unsika menyatakan, selain pemerintah pusat , pemerintah daerah pun punya andil dalam menangani kesejahteraan masyarakat terlebih PPKM selalu diperpanjang. “Saya melihat bahwa untuk bantuan di masyarakat hanya bersumber dari APBN belum terlihat dari APBD kabupaten,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Kamis (12/8).
Rafa pun menjelaskan, bahwa data yang dimilikinya setelah mengkroscek ke lapangan, bantuan yang saat ini ada hanya bersumber dari APBN. “Setelah kami tanya, baik itu ke masyarakat ataupun kepada perangkat desa yang menangani urusan bantuan, kebanyakan mereka menjawab hanya dari sumber APBN saja seperti BLT Dana Desa , BPNT dari Kemensos serta bantuan langsung tunai dari Kemensos,” jelasnya.
Rafa pun menuturkan bahwa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Karawang menggelontorkan jaring pengaman sosial (JPS) yang masing-masing masyarakat mendapatkan Rp300 ribu per tahapnya. “Tahun lalu Pemerintah Kabupaten Karawang menggelontorkan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang untuk masyarakat terdampak Covid-19,” tuturnya.
Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Karawang segera memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. “Seperti yang kita ketahui tidak semua masyarakat yang tidak mampu serta yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN. Makanya saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karawang segera meluncurkan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” tutupnya. (cr8)