Perluasan TPAS Jalupang Sesuai Kajian

- Bappeda Klaim tak Langgar LP2B
KARAWANG, RAKA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang mengklaim, perluasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS) Jalupang tidak melanggar
Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kepala Bappeda Karawang Eka Sanatha menjelaskan, hasil kajian masterplan persampahan oleh satuan kerja Kementrian PU merekomendasikan kebutuhan luas TPAS Jalupang hingga 20 hektare. Sementara saat ini tersedia sekitar 9 hektare. Pihaknya telah mengalokasikan ruang untuk pengembangan seluas 10 hektare lebih bagi TPAS Jalupang. “Kita alokasikan untuk pengembangan 10 hektare lebih,” katanya, kepada Radar Karawang, Kamis (24/10).
Dikatakan Eka, Bappeda memang tidak menerbitkan rekom tertulis. Semuanya merujuk pada hasil kajian satuan kerja yang merupakan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, yang juga sebagai bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Menurutnya, perluasan TPAS Jalupang sudah ditetapkan dalam RTRW untuk kebutuhan berdasarkan kajian. “Saat ini sudah ada dari Dirjen Cipta Karya dan Kementrian PU,” ujarnya.
Eka juga memastikan, perluasan TPAS juga tidak memakan lahan teknis LP2B. Karena sejak awal pihaknya sudah memberikan ruang untuk pengembangan TPAS sesuai kebutuhan. “Tidak. Karena delineasi LP2B di sekitar TPAS sudah kita beri ruang untuk pengembangan sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi Rustandi Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mengatakan, perluasan TPAS Jalupang harus dipastikan tidak melanggar atau menggunakan lahan teknis LP2B. “Secara regulasi tidak boleh jika pengembangannya memakan lahan LP2B. Harus dipastikan dan dicek. Ke Dinas Pertanian yang tahu persis formasi dan peta yang masuk dalam LP2B,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Hanafi mengaku belum mengecek luas lahan teknis LP2B. Sehingga untuk TPAS Jalupang pun ia belum tahu apakah masuk LP2B atau tidak. “Saya belum Cek,” singkatnya saat dikonfirmasi. (nce)