KARAWANG,RAKA- Bertahun-tahun Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe rutin kebanjiran saat musim hujan tiba. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa hari yang lalu akan membangun rumah panggung di desa tersebut guna meminimalisir dampak banjir. Namun, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menilai, rumah panggung bukan solusi yang dibutuhkan saat ini.
Bupati Aep mengonfirmasi bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menangani masalah banjir Karangligar pada tahun 2025.
“Kami telah menyampaikan permasalahan Karangligar kepada Kementerian PUPR sejak 2024, didorong juga oleh Pak Saan Mustopa. Alhamdulillah, kini sudah ada titik terang. Bahkan, pascabanjir yang melanda Karawang, Pak Menteri PUPR langsung meninjau lokasi dan memastikan bahwa proyek ini akan segera dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” ujar Aep, Minggu (9/3).
Menurutnya, proyek ini akan mencakup pembangunan dua pompa air, retention basin (kolam retensi), serta normalisasi sungai.
Dua rumah pompa akan dibangun di Cibeet dan Citarum, karena pertemuan aliran sungai di titik tersebut menjadi penyebab utama banjir tahunan di Karangligar.
Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab membebaskan lahan sekitar 6 hektare untuk pelebaran sungai.
Bupati Aep menjelaskan bahwa proyek ini telah mendapat persetujuan anggaran sebesar Rp128 miliar dari Kementerian PUPR. Pekerjaan akan segera dimulai dan ditargetkan selesai pada akhir 2025.
“Pengerjaan akan segera dimulai. Pak Dian, Kepala BBWS, sudah menyampaikan bahwa ada dua tahap utama, yakni pembangunan retention basin, rumah pompa, normalisasi, dan pemasangan pintu air,” tambahnya.
Terkait cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG terjadi pada 11–25 Maret, Pemkab Karawang telah menginstruksikan BPBD dan Dinas Sosial untuk menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pembukaan dapur umum dan distribusi bantuan bagi warga terdampak. Ketika ditanya soal usulan rumah panggung dari Gubernur Jawa Barat, Bupati Aep menyatakan bahwa solusi utama tetap pada pengerjaan proyek BBWS.
“Kalau proyek ini selesai, kemungkinan besar masalah banjir di Karangligar juga terselesaikan. Kalau tetap dibangun rumah panggung, tapi tidak ada solusi untuk sungai, banjir akan tetap terjadi,” ujarnya.
Terkait penertiban bangunan industri liar di daerah hulu sungai, Aep menyebut bahwa hal itu merupakan kewenangan BBWS. Namun, ia memastikan bahwa Menteri PUPR telah menginstruksikan agar bantaran sungai di seluruh wilayah, baik di selatan maupun utara Karawang, harus bersih dari bangunan liar. Selain menangani banjir Karangligar, Pemkab Karawang juga menyoroti perbaikan Jembatan Pangkalan yang rusak akibat banjir.
“Saat kejadian, Pak Gubernur langsung datang ke Karawang dan memutuskan untuk membangun jembatan sementara menggunakan Bailey. Anggaran Rp16 miliar sudah disiapkan dan akan segera direalisasikan,” kata Aep.
Baca Juga : THR 2020 Buruh Migas Belum Dibayar
Dengan berbagai langkah ini, Aep optimistis bahwa permasalahan banjir tahunan di Karangligar bisa segera teratasi.
“Ini bukan langkah mendadak, tapi hasil perjuangan sejak 2024. Kami yakin dengan dukungan BBWS dan Kementerian PUPR, warga Karangligar akan terbebas dari bencana banjir yang sudah berlangsung puluhan tahun,” pungkasnya.(uty)
