Tergantung Vaksinasi Pelajar
KARAWANG, RAKA – Sejumlah wilayah di tanah air sudah memastikan kegiatan belajar mengajar akan dilakukan tatap muka 100 persen. Itu melihat penyebaran corona yang sudah berhasil ditekan. Sebut saja DKI, PTM 100 persen sudah dilaksanakan Senin (3/1). Kapasitas 100 persen diatur oleh pemerintah dan berlangsung selama enam jam durasi belajar.
Lalu bagaimana dengan Kabupaten Karawang? Sejumlah orangtua peserta didik berharap saat liburan sekolah usai, Pemerintah Kabupaten Karawang memberlakukan kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka 100 persen. Hal itu bukan tanpa alasan, Iis (45) warga Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, misalnya. Dia menyebut jika konsep pembelajaran seperti sebelumnya, terkadang online kemudian tatap muka, itu membuat anaknya tidak bisa maksimal menyerap pembelajaran. “Seminggu masuk, seminggu belajar di rumah. Gak maksimal dong,” ungkapnya kepada Radar Karawang, kemarin.
Perempuan yang kesehariannya berdagang sembako itu mengatakan, anaknya yang kini duduk di bangku kelas XII mengatakan, kendala paling banyak dikeluhkan para orangtua adalah kegemaran anaknya bermain game online. Salah satu pemicunya adalah penekanan kepada anak agar memiliki handphone agar bisa berselancar di dunia maya. “Jadi setelah belajar, anak-anak malah lebih asyik main game. Dan kebiasaan itu terjadi terjadi hingga saat ini,” ungkapnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Pani (36) warga Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru. Menurutnya, jika pembelajaran hanya dilakukan online dan terkadang ke sekolah, sama sekali tidak efektif. “Jadinya pembelajaran tidak maksimal. Lihat saja anak-anak lebih banyak bermainnya daripada belajar,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah memutuskan agar kegiatan belajar mengajar 100 persen dilakukan di sekolah, agar pembelajaran bisa berlangsung maksimal dan efektif. “Sekarang kan yang menderita corona sudah sangat jarang. Jadi sudah saatnya sekolah dibuka kembali dengan normal,” katanya.
Eddi (29) guru Pendidikan Agama Islam di salah satu SMK swasta di Kotabaru mengatakan, pembelajaran paling efektif di kelas. Anak bisa berinteraksi langsung dengan guru, dan guru bisa memantau secara langsung perkembangan peserta didik. “Kalau memang wabah corona sudah mulai bisa dikendalikan, maka sebaikanya kegiatan pembelajaran 100 persen di kelas,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Asep Junaedi mengatakan, untuk PTM 100 persen di Karawang akan dilihat berdasarkan hasil vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun, yang saat ini sedang dilaksanakan. “Sekarang kan lagi libur, dan vaksin 6-11 tahun lagi dilaksanakan. Jadi untuk PTM 100 persen kita lihat setelah masuk saja,” ujarnya kepada Radar Karawang, Selasa (4/1).
Dikatakan Asep, selama ini pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara terbatas dengan terus melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah oleh tim pengawas. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan swab antigen secara acak terhadap guru dan siswa. “Hasilnya Alhamdulillah selalu negatif. Setelah selesai masa libur kita evaluasi lagi, dan periksa lagi hasil pembelajarannya,” ujarnya.
Sementara itu, untuk tingkat SMK/SMA, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Dedi Supandi mengatakan, untuk daerah yang yang menerapkan PPKM Level 1 dan 2 diizinkan untuk menggelar PTM 100 persen dengan waktu durasi sekolah maksimal enam jam. “Jadi bagi daerah level satu dan dua, itu boleh mengadakan PTM 100 persen setiap hari dengan jam (maksimal) sekolah enam jam. Kemudian yang kondisi geografis, ada beberapa titik tertentu kalau kondisi geografis, seperti lansia yang belum banyak divaksinasi dan itu boleh hanya melaksanakan PTM empat jam,” ujar Dedi.
“Per 10 Januari sekarang sudah diizinkan, jadi kalau sekolah memadai diizinkan,” ucap dia menambahkan.
Ia pun menggarisbawahi, bahwa kepala daerah di kabupaten/kota sebagai ketua Satgas Covid-19 daerah masing-masing memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan PTM seratus persen. Sekolah pun diminta untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti harus adanya gugus tugas, fasilitas pencegahan virus Corona dan yang lainnya. “Satgas memang diberi kewenangan untuk menentukan apakah diberlakukan atau seperti apa, karena sekarang mereka masih lihat lonjakan pasca nataru kalau mau lihat dulu maka akan ada beberapa di awal Februari (yang menggelar PTM),” kata Dedi.
Untuk daerah yang masuk ke dalam PPKM Level 3 dan 4, Dedi mengatkaan PTM hanya boleh dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen. Sekolah pun tetap diwajibkan menyediakan layanan pendidikan secara hybrid atau luring dan daring. “Orang tua tetap diizinkan untuk memilih, tetapi bukan izin soal boleh atau tidaknya PTM. Tetapi lebih melihat kepada kondisi dari anaknya, deteksi dini kalau misal anaknya ada sakit, maka tidak diizinkan,” tutur Dedi. (nce/dt)
