- Honorer Harap-harap Cemas
KARAWANG, RAKA- Harapan pegawai honorer diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum dapat kepastian. Soalnya, sampai saat ini informasi seleksi belum jelas.
Guru Bahasa Inggris SMPN 1 Tirtamulya Rika Kartika mengatakan, penerimaan P3K ataupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sangat dinantikannya. Tapi, sejauh ini dia belum mendapatkan kepastian mengenai jadwal perekrutannya. “Beritanya masih simpang siur. Harapannya semoga penerimaan P3K atau CPNS tahun sekarang semakin banyak kuotanya, karena P3K dan CPNS yang kemarin jauh dari harapan. Kebutuhan dengan kuota yang disediakan pemerintah tidak seimbang,” katanya, Minggu (6/10).
Jika seleksi P3K atau CPNS nanti diadakan, guru honorer meminta agar mekanismenya diubah tidak sama dengan seleksi tahun lalu. Masa kerja honorer diminta dijadikan pertimbangan, agar honorer yang sudah mengabdi lama memiliki kesempatan lebih besar dibanding honorer yang baru bekerja. “Masalah informasi saya pernah dengar adanya seleksi itu, tapi saya belum pernah ada sosialisasi. Saya lebih suka pengangkatan PNS itu dengan cara melalui masa kerja honor yang sekian tahun lamanya diangkat langsung, karena sudah jelas para honor yang usianya sudah tua saya yakin mereka tidak akan mampu melalui tesnya dan pasti akan tersalip oleh anak-anak muda yang baru lulus,” kata Sairin, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 4 Kotabaru.
Di luar persoalan P3K dan CPNS, lanjut Sairin, persoalan yang dihadapi guru honor saat ini adalah kesulitan untuk serifikasi, karena adanya syarat NUPTK yang tak kunjung di keluarkan Dinas Pendidikan. “Padahal, itu sangat kami butuhkan sebagai langkah penyemangat kami dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Meski informasi P3K dan CPNS belum jelas, Angga Teja Permana, guru Pendidikan Jasmanis, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMPN 1 Tirtamulya, tetap berharap dirinya bisa diangkat jadi PNS. “Untuk seleksi CPNS sangat bagus untuk kami para tenaga honor. Harapannya, formasinya banyak dan semoga kami para tenaga honor bisa lolos di angkat,” ucapnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang belum bisa memastikan pelaksanaan rekrutmen P3K. Hingga kini, kebijakan pemerintah pusat lebih fokus ke rencana seleksi CPNS. “Sebelumnya kita di daerah harus menyiapkan rekrutmen P3K pada Oktober ini (2019). Tapi perkembangan berikutnya pusat akan mendahulukan seleksi CPNS,” kata Kepala BKPSDM Asep Aang Rahmatullah, pada awak media baru-baru ini.
Kebijakan pusat yang berubah-ubah itu membuat pihaknya di daerah menjadi sasaran protes dari kalangan tenaga honorer yang masuk kategori II. Janji untuk mengangkat mereka pada tahap pertama di anggaran perubahan 2019 ternyata tidak bisa dilakukan akibat terkendala oleh juklak/juknis dari pusat yang belum tersedia. Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) usulan penyediaan anggaran di RAPBD murni 2019 peruntukan seleksi P3K telah disampaikan ke Badan Anggaran DPRD. Dengan kondisi begini, Aang sulit pungkiri, bakal kena coret lagi seiring belum jelasnya kebijakan pusat terkait hal ini.
Berdasar surat Kemenpan RB Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, alokasi anggaran buat seleksi CPNS yang dibebankan ke APBD itu peruntukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, termasuk integrasi nilai SKD dan SKB, selain penyediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi CPNS. “Kita tetap mengajukan usulan kebutuhan CPNS sebanyak 500-an orang. Formasinya, 70 persen bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Serta 30 persennya lagi tenaga teknis lainnya. Sedangkan kita di Karawang menurut by data punya 2.196 orang tenaga honorer eks K-II. Adapun hasil monev (monitoring dan evaluasi) ada 1.776 orang,” tutupnya. (acu/asy)
