KARAWANG, RAKA – Bukan Pemerintah Kabupaten Karawang namanya jika menjelang akhir tahun serapan anggaran masih jauh dari target. Hingga saat ini saja, baru 75 persen anggaran yang terserap.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Bambang Susetyo mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) punya waktu lima hari lagi, agar bisa memproses pencairan anggaran. Jika tidak dilakukan tahun ini, maka pembiayaan yang tidak dibayarkan akan dilakukan di APBD perubahan tahun 2019 mendatang. “Kita sudah buatkan surat ke OPD untuk melakukan pencairan, kita hanya menghimbau agar jangan sampai akhir batas waktu pencairan tidak ditagih,” ujar Bambang kepada Radar Karawang, Kamis (27/12) kemarin.
Ia melanjutkan, jika proses pencairan menyeberang tahun, maka harus dianggarakan kembali dalam APBD perubahan. Hal itu berakibat tidak bisa diambilnya uang pada anggaran murni tahun 2019 mendatang. “Berarti pembayarannya ada di (APBD) perubahan, diusulkan terlebih dahulu,” katanya.
Sejauh ini data yang diperolehnya dari total anggaran yang sudah dicairkan, masih 75 persen. Dia memperkirakan anggaran yang bisa direalisasikan sampai batas akhir tahun hanya 80 persen. “Pergerakan (pencairan) sudah banyak, tapi kita belum berani buka sampai sekarang masih berlansung (pencairan),” tuturnya.
Bambang meminta kepada OPD jangan sampai tutup tahun proses pencairan baru dilakukan. “Untuk belanja langsung baru 66 persen. Sedangkan belanja pegawai 75 persen,” katanya.
Dikatakan Bambang, sejauh ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang paling besar menyerap anggaran dibanding dinas lain. “Paling besar penyerapan anggaran Disnakertrans 94 persen, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) 92 persen, PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang paling sedikit 67 persen,” katanya. (apk)
