CILAMAYA KULON, RAKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memangkas anggaran Karawang Sehat yang sebelumnya Rp 17 miliar menjadi Rp 14 miliar. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyayangkan pengurangan anggaran ini. Hal ini dikhawatirkan tidak mampu membiayai seluruh warga tidak mampu di Karawang.
Ketua TKSK Kecamatan Cilamaya Kulon, Badrudin, khawatir anggaran Rp 14 miliar tidak cukup. Oleh karena, dia meminta pemkab mengeluarkan anggaran ini dengan tepat sasaran. Selain itu, alur untuk mendapatkan Karawang Sehat juga saat ini berbeda. Jika sebelumnya aktivasi Karawang Sehat harus melalui Dinsos ke Dinkes kemudian BPJS, saat ini cukup di Dinsos dan Dinkes. Kemudian Dinkes yang membayar ke rumah sakit. “Kalau tepat sasaran dana itu cukup. Soal efektifitas Dinkes sebagai pihak yang klaim kesehatan nantinya, dilihat saja perjalanannya,” katanya.
Badru menambahkan, alur klaim Karawang Sehat memang lebih fleksibel, tapi aktivasi online di pihak rumah sakit sering jadi kendala, karena jaringannya sering kali gangguan dan sulit diinput. “Kendalanya di onlinenya saja, jadi kadang lambat koneksinya dari rumah sakit ke dinas, namanya juga program baru, kita lihat saja dulu,” ajaknya.
Diakui Badru, mendapat Karawang Sehat, selain warga yang tidak mampu, juga ada yang pemegang KIS tapi salah nama atau data diri lainnya. Untuk itu, diharapkan, Dinsos getol melakukan verifikasi dan validasi lagi soal kepadatan Karawang Sehat ini. “Harus sakleklah soal validasi warga miskin mah, kan biar tepat sasaran,” selorohnya.
Ketua Forum TKSK Kabupaten Karawang, Leo Fitriana mengatakan, selama ini masyarakat miskin yang belum tercover dalam Program BPJS Kesehatan (PBI Pusat) dan Program Karawang Sehat dilakukan penjaminan melalui program Karawang Sehat diluar kuota dengan cara pengajuan SKTM dari desa- desa, kemudian di verifikasi dan validasi oleh TKSK Kecamatan dan rekomendasi dinsos, kemudian di ajukan untuk mendapatkan penjaminan klaim dari APBD melalui program Karawang Sehat atau rekomendasi ke BPJS untuk langsung aktif kepesertaannya, sekarang ini untuk langsung aktif sudah tidak harus lagi ke BPJS mengingat kebijakan baru, jadi langsung ke Dinkes yang dianggarkan dalam APBD itu Rp 14 milyar. “Insya Allah, anggaran segitu cukup setahun mah mungkin,” katanya. (rud)
