KARAWANG, RAKA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang mewanti-wanti kepada jajarannya untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Tidak hanya mengawasi data, Bawaslu juga meminta masyarakat mengawasi kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), jangan sampai ada Pantarlih yang menggunakan jasa joki.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Karawang, Ade Permana menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan jelang proses pemuktahiran data pemilih. “Pada tanggal 24 Juni kemarin, kita telah melaksanakan apel pengawasan patroli kawal hak pilih, ini penting bagi Bawaslu untuk menyiapkan perangkat pengawas agar pengawas memahami apa yang harus diawasi dalam pengawasan Pantarlih,” ucapnya, Selasa (25/6).
Diteruskannya, tak boleh ada lagi Pantarlih yang main joki-jokian dan harus bekerja sesuai aturan dan profesional. “Pengawas harus memastikan, Pantarlih ini tidak ada joki-jokian, yang dilantik dan di bimtek siapa, yang tugas kelapangan siapa, pengawas harus lihat data base nama-nama yang di SK kan oleh KPU, dan pastikan Pantarlih ini bekerja sesuai Juknis dari KPU,” tegasnya.
Ade menambahkan, Bawaslu juga gencar melakukan sosialisasi pentingnya hak pilih dinegara yang menganut sistem demokrasi. “Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat, melalui medsos salah satunya via Instagram. Bawaslu Karawang juga akan melakukan patroli kawal hak pilih, akan kita lakukan rutin selama satu pekan ini ke seluruh pelosok kabupaten Karawang, dan kita juga buka posko aduan pemuktahiran data pemilih, masyarakat yang belum terdata atau misal ada Pantarlih yang bekerja tidak sesuai dengan PKPU, bisa melaporkan ke Bawaslu,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengungkapkan agar petugas pantarlih dapat memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak ketika melakukan tugas pemutakhiran data. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut merasakan rasa gembira ketika pesta demokrasi Pilkada berlangsung. “Kami harapkan mereka dapat memberikan informasi kepada masyarakat ketika proses coklit tentang pelaksanaan pilkada serentak 2024,” tutupnya. (nad/asy)
