KARAWANG, RAKA – Menjadi kabupaten berupah minumum tertinggi di Indonesia, banyak plus minusnya. Di satu sisi banyak investor hengkang karena tidak sanggup membayar upah buruh, di lain sisi ada juga yang masih bertahan lalu membuka lowongan pekerjaan.
Anggota Komisi 1 DPRD Karawang Asep Saepudin Zukhri mengatakan, dalam kurun waktu dua tahun, jumlah pengangguran baru di Kabupaten Karawang terus membengkak hingga lebih dari 21 ribu orang. Sementara serapan pekerja hanya mampu menampung 15 ribu buruh baru di perusahaan yang ada di sejumlah kawasan, seperti KIIC, Surya Cipta maupun BIC. Tak jarang, faktor upah tinggi membuat sejumlah perusahaan memilih aman dengan berselingkuh lokasi di luar Karawang, yang mematok upah minimum lebih rendah. “UMK yang semakin tinggi berdampak pada banyaknya PHK. Bukan di sektor tekstil saja, tetapi juga dari produsen lainnya,” ujarnya kepada Radar Karawang, beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan, selain UMK tinggi, juga karena memang keadaan ekonomi yang belum stabil, ditambah dengan membengkaknya biaya produksi, seperti tarif dasar listrik dan BBM yang merangkak naik harganya. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, akibat beban tersebut, tak jarang para pelaku usaha memilih mencari wilayah yang lebih aman, lebih nyaman dan lebih murah upahnya, lalu memindahkan perusahaannya ke Majalengka, Subang, Indramayu dan ke Jawa Tengah. Yang lebih miris, ada pabrik-pabrik yang mengklaim bangkrut, tapi pindah ke perkampungan pelosok dengan karyawan yang dibayar jauh dari upah minimum. “Saya enggan komentari lokasi-lokasi itu, yang jelas banyak masukan dan saran yang masuk selama saya reses,” tuturnya.
Lebih jauh Asep berharap solusi pengentasan semua ini bolanya ada di Pemerintah Kabupaten Karawang. “Buat para pengusaha itu nyaman, agar tidak berselingkuh dengan daerah lainnya,” pungkasnya. (rud)
