KARAWANG, RAKA- Presiden Mahasiswa Unsika Yoga Muhammad Ilham Samudra mengatakan, praktik curang pada penerimaan peserta didik baru bukan hal yang baru terjadi. Mulai dari dirinya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah terdapat kecurangan.
Hal ini disampaikannya merespon statme ketua komisi X DPRD Jawa Barat Syaiful Huda bahwasannya masih banyak kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. “Mulai dari jual beli kursi, manipulasi zonasi, hingga bagi-bagi jatah untuk untuk pemangku kebijakan atau relasi kuasa,”tuturnya, Selasa (2/7).
Yoga menjelaskan, terkait kasus kecurangan ini, selain harus dilakukannya evaluasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Komisi X DPRD Jawa Barat pun harus dapat melakukan pengawasan secara masif, evaluasi secara tepat, dan terukur. “Agar tidak terjadi praktik KKN diranah pendidikan secara terus menurus,” ujaranya.
Kata Yoga, dirinya memiliki kekhawatiran jika hal ini terus dilakukan, program wajib belajar selama 12 tahun untuk masyarakat Indonesia tidak akan terimpelmentasikan dengan baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. “Kemendikbud juga harus bersikap secara tegas terhadap hal ini, dan oknum-oknum yang melakukan hal tersebut jika mereka terus dipelihara saya rasa pendidikan di Indonesia terus carut-marut seperti ini dan bisa menghambat pengembang sumber daya manusia itu sendiri,”tegasnya.
Yoga pun memberikan ultimatum terhadap Disdikpora Kabupaten Karawang apabila hal ini terjadi di Karawang dan dirinya menemukan secara langsung, maka tidak akan berdiam diri. “Kamilah yang akan menjadi garda terdepan untuk melawan kezaliman ini,”ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Kajian Dan Aksi Strategis BEM Unsika Tri Prasetio Putra Mumpuni menyatakan, bahwa kasus jual beli kursi sudah mendarah daging di dalam birokrasi pendidikan indonesia. Menurutnya, pengawasan terhadap hal itu gagal total karena yang mengawasi pun ikut bermain sehingga saat ini bahwa indonesia tidak butuh orang pintar tapi butuh orang jujur. “Saya rasa kasus jual beli kursi sudah menjadi rahasia umum dan mendarah daging dalam birokrasi pendidikan. Pengawasan yang di lakukan oleh berbagai lembaga gagal total dan harus di evaluasi,”tutupnya. (zal)
