PURWAKARTA, RAKA – Anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan Paskibraka (Pasukan Pengibra Bendera Pusaka) Kabupaten Purwakarta pada tahun ini kembali menarik perhatian publik.
Salah satu pihak yang menyoroti pengelolaan dana tersebut adalah DPC Pospera Purwakarta, yang mempertanyakan keterbukaan terkait penggunaannya.
Pospera menilai bahwa kegiatan Paskibraka memang penting untuk pembinaan karakter generasi muda, namun besarnya anggaran yang bersumber dari APBD menuntut transparansi penuh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purwakarta selaku pelaksana kegiatan.
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan penjelasan rinci agar tidak ada keraguan terkait pemanfaatan anggaran.
“Kami tidak menolak kegiatan Paskibraka, tetapi anggaran publik harus jelas penggunaannya. Masyarakat berhak tahu bagaimana setiap rupiah digunakan,” ujarnya, Selasa (2/12).
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat anggaran sekitar Rp151 juta dialokasikan untuk pengadaan seragam Paskibraka (PDU).
Pospera menilai setiap pembelanjaan yang menggunakan dana publik wajib mengikuti prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Mereka menegaskan akan terus memantau jalannya program serta mendesak Kesbangpol untuk membuka seluruh rincian anggaran secara transparan kepada masyarakat.
“Jika keterbukaan tidak dilakukan, wajar apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah perlahan menurun,” kata Catur.
Hingga berita ini diterbitkan, Kesbangpol Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi mengenai sorotan tersebut. (yat)
