BELAJAR JARAK JAUH: Guru beri tugas kepada siswa di sekolah.
KARAWANG, RAKA- Selama pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Cara ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran virus corona di kalangan pendidikan. Namun, efektifitas metode ini diragukan hasilnya.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Ihsanudin meragukan kualitas output pendidikan akan terjaga selama terhentinya proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mendengar masukan kalangan masyarakat sipil yang peduli terhadap isu pendidikan untuk mendapatkan solusi terbaik mengatasi tantangan proses belajar mengajar di masa pandemi. “Isu pendidikan di tengah pandemi sangat luas dan kompleks. Diperlukan kejernihan, kehatian-hatian, tapi juga progresivitas, inovasi, dan kedisiplinan untuk menyelesaikannya,” katanya, baru-baru ini.
Pemerintah di semua level, lanjutnya, bisa lebih proaktif menjemput bola dengan mengundang perwakilan masyarakat guna mendengarkan masukan dan ide mereka terkait proses belajar mengajar terbaik untuk anak didik di pandemi ini. “Adapun masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah saja. Serta semua elemen harus berkolaborasi serta bergotong–royong untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini mulai dari dasar menengah sampai pendidikan tinggi. “Saya rasa perlu sinergi antar lembaga seperti pemerintah pusat, proponsi, kabupaten dan kota, BUMN, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat untuk peduli dan mencari solusi bersama menghadapi opsi-opsi pengajaran terbaik untuk peserta didik, khususnya ketika opsinya adalah dimulai kembali pendidikan tatap muka,” ujarnya.
Meskipun, untuk sejumlah daerah yang masih berkutat dalam zona merah maka opsinya tentunya adalah kelas jarak jauh atau online. Namun kelas online sekalipun pemerintah tetap harus mencari solusi agar akses dan kualitas belajar belajar tetap berlangsung baik. “Jangan sampai kita kehilangan satu generasi terkait kualitas SDM yang berkarakter karena menurunnya kualitas, konsentrasi serta intensitas belajar-mengajar aktif.
Inovasi pengajaran harus dilakukan, akses internet harus terjamin baik,” papar anggota DPRD dari daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini.
Ihsanudin juga mengingatkan jika pemerintah mengkhendaki memulai lagi kegiatan tatap muka maka sekolah harus menerapan protokol kesehatan secara ketat. “Atau bisa juga dapat dilakukan secara bertahap bergelombang mengikuti perkembangan pandemi di suatu daerah tertentu. Karena tidak bisa disamakan untuk semua daerah dan semua peserta didik,” pungkasnya. (asy)
