Radarkarawang.id-Kekurangan tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), ini cara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang maksimalkan pelayanan KB.
Dari 309 desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang, DPPKB hanya memiliki 114 PLKB berstatus ASN, kemudian ada 148 tenaga non-ASN.
Jumlah tersebut masih jauh dari cukup, mengingat satu PLKB kerap harus menangani dua hingga tiga desa sekaligus sehingga tidak efektif.
Plt. Kepala DPPKB Karawang, Imam Bahanan, menjelaskan kondisi tersebut membuat efektivitas kerja PLKB tidak maksimal. “Tentunya nggak efektif,” katanya,Minggu (28/9).
“Makanya kami mengandalkan peran kader pos KB dan sub pos KB di setiap desa. Mereka ini mitra PLKB, meski hanya sukarelawan dengan insentif Rp350 ribu per bulan,” tambahnya.
Baca Juga: Operasi Truk ODOL Bakal Rutin
Imam menyebut, rata-rata setiap desa memiliki dua kader pos KB yang siap mendukung tugas PLKB. “Kalau PLKB sedang bertugas di desa A, maka kader di desa B dan C yang bergerak.”
“Besoknya bisa bergantian lagi. Jadi meski jumlah PLKB terbatas, dengan bantuan kader lini lapangan ini, program tetap bisa berjalan,” tambahnya.
Selain mengoptimalkan kader, DPPKB juga memanfaatkan media sosial. “Solusi lainnya kami bersama teman-teman PLKB sudah memanfaatkan media sosial,” ujar Imam.
“Seperti melalui Instagram, melalui Youtube, melalui FB. Nah itu yang selalu digaung-gaungkan juga,” timpal Imam lagi.
Tak hanya fokus pada pelayanan KB, DPPKB Karawang juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui UPPKA (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
Tonton Juga: Stasiun Ini Berusia 150 Tahun
Kelompok ini dari keluarga akseptor KB yang kemudian mengembangkan usaha ekonomi produktif, seperti produksi ranginang, bala-bala, dodol, hingga keripik mangrove.
“UPPKA ini sudah tersebar hampir di semua kecamatan. Jumlahnya sekitar 240 kelompok. Ada yang sudah berkembang pesat, bahkan produknya bisa masuk ke ritel modern seperti Alfamart,” jelas Imam.
Kendala utama yang dihadapi kelompok UPPKA adalah permodalan DPPKB sendiri lebih banyak memberi dukungan berupa alat produksi, bukan modal tunai.
“Kalau modal uang biasanya mereka patungan atau pinjam ke koperasi. Tapi kami bisa bantu alat, misalnya penggorengan, mesin pembuat dodol, atau peralatan lain sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Menariknya, kader UPPKA tidak hanya berperan dalam penguatan ekonomi, tapi juga ikut aktif dalam program kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting.
“Banyak kader UPPKA yang juga merangkap sebagai kader TPK (Tim Percepatan Penurunan Stunting) maupun kader pos KB. Jadi selain mengembangkan usaha, mereka juga membantu mencari akseptor KB dan mengedukasi soal gizi,” jelas Imam.
Dengan keterbatasan sumber daya manusia, Imam menilai peran ganda kader menjadi kunci agar program KB, pemberdayaan ekonomi, hingga pencegahan stunting tetap berjalan.
“Kader-kader ini ibarat ujung tombak. Walaupun hanya dengan insentif kecil, tapi kontribusi mereka luar biasa bagi masyarakat,” tutupnya. (uty)
