PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi menerapkan pola kerja Fleksibel Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah penghematan anggaran daerah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 100.3.4/2352-Organisasi/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan mekanisme pengawasannya.
Penerapan FWA ini tidak lepas dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Purwakarta yang mencapai Rp388 miliar. Meski demikian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengendurkan komitmen pembangunan daerah.
Bupati yang akrab disapa Om Zein menyampaikan, penurunan dana transfer pusat pada Tahun Anggaran 2026 justru menjadi tantangan untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah.
“Walaupun dana transfer pusat berkurang, semangat saya untuk membangun Purwakarta tidak akan surut. Jalan rusak tetap akan diperbaiki, rumah warga miskin yang hampir roboh akan dibangun, ruang kelas baru akan diwujudkan, dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas,” tegasnya, Jum’at (9/1).
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemkab Purwakarta akan memberlakukan FWA mulai Kamis (15/1) dengan pola kerja fleksibel yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Menurut Om Zein, kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional pemerintahan.
“Kalau dulu dikenal dengan WFH, sekarang kita terapkan FWA. Setiap Kamis ASN tidak harus masuk kantor. Meski belum dihitung secara detail tingkat efisiensinya, setidaknya ada penghematan dari penggunaan listrik, air, internet, serta konsumsi,” jelasnya.
Namun demikian, Om Zein menegaskan bahwa tidak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengikuti skema FWA. OPD yang memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan menjalankan aktivitas seperti biasa.
“Saya tidak ingin pelayanan publik terganggu. FWA hanya diterapkan pada sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Efisiensi kita fokuskan pada area yang outcomenya tidak berdampak langsung pada layanan publik,” pungkasnya. (yat)
