PURWAKARTA, RAKA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyampaikan tanggapan serius atas insiden keracunan massal yang diduga terjadi akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Jawa Barat. Ia menyebut bahwa kejadian ini mesti menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di masa depan.
“Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami dan kami berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta mendalami apa penyebabnya. Tentu yang paling penting tidak boleh kejadian lagi di masa-masa yang akan datang,” ujar Herman usai menghadiri Gebyar PKH di Purwakarta, Rabu (24/9).
Menurut Herman, penanganan korban menjadi prioritas utama. “Yang paling penting adalah satu anak-anak yang keracunan harus secepatnya ditangani dan sudah semuanya ditangani. Mudah-mudahan bisa cepatnya pulih semuanya seperti sediakala,” katanya.
Dia menegaskan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan agar ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Herman menambahkan bahwa meskipun program MBG adalah program nasional, Pemprov Jawa Barat merasa memiliki tanggung jawab moral dan operasional dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan di lapangan.
Ditanya soal status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan di Kabupaten Bandung Barat dan kemungkinan peningkatan ke level provinsi, Herman menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan untuk memperluas KLB.
“Belum, sebab yang paling penting saat ini anak-anaknya diatasi, anak-anaknya diobati secepatnya, recovery secepatnya, sehingga keselamatan anak-anak nomor satu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa yang kedua adalah melakukan perbaikan sistem melalui evaluasi bersama. “Kekurangannya di mana, baru nanti diperbaiki bersama-sama,” ungkapnya.
Kejadian keracunan MBG memang telah dilaporkan di beberapa wilayah Jawa Barat. Misalnya, di Kabupaten Garut tercatat ratusan pelajar mengalami keracunan setelah menyantap paket MBG, sehingga Pemprov Jabar langsung menugaskan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mencari penyebab dan melakukan perbaikan sistem.
Di sisi lain, di Bandung Barat dilaporkan bahwa sekitar 346 siswa menjadi korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, dan dugaan awal menyebut bahwa makanan dimasak terlalu dini sehingga kualitasnya memburuk saat tiba ke siswa.
Dalam merespons laporan bahwa jumlah dapur MBG (SPPG) di Jawa Barat belum mencapai target, Herman mengakui bahwa saat ini dari target 4.683 unit yang ditetapkan, baru sekitar 2.027 SPPG yang beroperasi.
Ia menyebut bahwa hal ini menjadi catatan penting dalam perencanaan dan pengawasan. “Kami harus belajar dari beberapa kejadian di Jawa Barat, tentunya kami prihatin. Evaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi, itu yang penting,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Herman menekankan bahwa program MBG tetap merupakan upaya positif untuk pemenuhan gizi anak, namun pelaksanaannya harus dikelola dengan sangat hati-hati dan disiplin.
“Walaupun ini program nasional, tapi kan Pemprov Jabar juga merupakan bagian di dalamnya, sehingga kita punya rasa memiliki. Program ini harus sukses,” tegasnya.
Dia menyatakan bahwa pengawasan, manajemen dapur, standar kebersihan, evaluasi berkala, dan kolaborasi antar instansi akan diperkuat agar kejadian keracunan massal tidak lagi terulang. (yat)
