KARAWANG, RAKA – Moratorium daerah otonom baru (DOB) saat ini masih berlaku, hal ini membuat pemekaran sejumlah daerah di Jawa Barat belum bisa direalisasikan, termasuk rencana pemekaran Kabuapten Karawang.
Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati mengatakan, setelah resmi menjadi ketua Komisi 1 DPRD Jabar, dirinya akan berfokus pada program kerja pemerintahan dan pelayanan publik. Permasalahan utama yang akan ditangani seperti peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Diantara kinerja OPD yang memiliki peran krusial dalam pelayanan publik, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” ujarnya Jumat (11/10).
Saat ini, lanjutnya, masih terdapat banyak pegawai di OPD Pemerintah Provinsi Jabar yang belum mendapatkan kepastian posisi. Kemudian dirinya pun akan menggunakan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan dan menjaga keamanan legal serta formal. Hal itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Banyak pegawai di OPD Pemdaprov Jabar yang perlu kepastian posisi, baik sebagai PPPK, ASN, maupun PPPK paruh waktu. Dengan memanfaatkan aset-aset provinsi secara optimal, kita bisa menambah pendapatan sekaligus menjaga keamanan legal dan formal aset-aset tersebut,” tambahnya.
Tidak hanya itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ini juga akan mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB. Ia melanjutkan hingga sekarang telah ada sepuluh calon DOB yang telah dan akan diajukan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan indeks pelayanan publik dan inovasi daerah, yang dapat dicapai melalui fungsi utama DPRD: anggaran, legislasi, dan pengawasan. “Ada sembilan bahkan sepuluh calon DOB yang telah dan akan diajukan oleh Pemdaprov Jabar.
Kita berharap moratorium dicabut agar proses pembentukan daerah otonom baru ini bisa berjalan lancar. Saya berharap komunikasi yang baik terjalin antara anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029, khususnya yang bertugas di Komisi I, dengan mitra kerja untuk saling memperkuat dan mendukung, terutama dalam persiapan penganggaran,” tutupnya. (nad)
