PURWAKARTA, RAKA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta memperingatkan Kepala Kementerian Agama Purwakarta, Munawir Sulaeman terkait komitmen sinergitas dan program-program Kemenag Purwakarta yang masih belum terlihat.
Wakil Ketua I PCNU Purwakarta, Dindin Ibrahim mengungkapkan, terkait sikap keagamaan moderat yang tak dimunculkan dan tak diperjuangkan menjadi kesadaran kolektif, sebab secara historis dan kultural Depag dengan NU dua lembaga yang saling berkaitan. “Kami sudah lama menjadi partner Depag dalam mengawal ragam persoalan bangsa, seperti agama, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi, sinergitas antara kedua lembaga ini jangan sampai terganggu oleh ego sektoral dari individu atau pihak manapun,” ujarnya, Rabu (6/1).
Diketahui, dua minggu lalu di Kantor Kemenag Purwakarta terjadi pergantian kepemimpinan dari tangan Tedy Ahmad Junaedi ke Munawir Sulaeman. Secara pribadi, kata Dindin, meminta kepada Kepala Kemenag Purwakarta yang baru untuk tidak menurunkan semangat sinergitas yang telah terbangun dan merusak lantaran ego dan penyakit superioritas syndrome. “Kami (PCNU Purwakarta) baik dengan atau tanpa Kemenag selalu konsisten dalam mendakwahkan Islam yang Washatiyyah di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris GP Ansor Purwakarta, Wahyudin. Dia berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Kemenag Purwakarta bisa kembali sinergi dengan Nahdliyin. GP Ansor, lanjutnya, perlu mengawal Kemenag guna memastikan kebijakan yang diturunkan dari Kemenag RI. “Saya ingatkan ke Kemenag baru untuk bersihkan lembaganya dari individu-individu yang pro HTI/khilafah. Tapi, berharap tak ada yang seperti itu,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua PC ISNU Purwakarta, Ahmad Sya’roni mengatakan sinergitas antara Kemenag Purwakarta dan Nahdliyin di Purwakarta sudah berjalan baik pada masa kepemimpinan yang lalu. Syaroni berharap sinergitas ini tetap terjaga dan tidak kendor.
Dia menyebutkan banyak pekerjaan rumah Kemenag Purwakarta yang perlu dilakukan, seperti masih adanya indikasi pegawai di Kemenag tidak memahami semangat moderasi beragama bahkan cenderung pro pada gerakan agama radikal. Hal kedua, ialah sinergitas kelembagaan yang perlu ditingkatkan bersama ormas keagamaan dalam mengawal semangat moderasi agama. “Implementasi UU Pesantren yang sampai sekarang belum terlihat padahal hampir tiga tahun diundangkan. Lalu, adanya tuduhan praktek pungli di bidang tertentu yang mungkin bisa meruntuhkan semangat sinergitas. Dan, kurang hadirnya Kemenag dalam masalah-masalah keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan di Purwakarta,” kata Kang Roni, begitu ia kerap disapa. (gan)
