BERSANDAR: Sejumlah perahu nelayan Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan sedang bersandar, kemarin. Para nelayan kini sedang resah, karena banyak diantara mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dana kompensasi insiden tumpahan minyak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java.
Masih Ada Nelayan Belum Terdata
CILAMAYA WETAN, RAKA – Proses panjang verifikasi warga terdampak tumpahan minyak mentah Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ), ternyata belum menjamin kepuasan warga pesisir terhadap data penerima dana kompensasi.
Buktinya, kekhawatiran Kepala Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Ato Sukanto, mengenai kisruh pembagian dana kompensasi bagi warga terdampak tumpahan minyak mentah akhirnya terjadi. Itu dipicu oleh hilangnya sejumlah nama nelayan yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat mendapatkan kompensasi.
Seorang nelayan Dusun Krajan RT 01/01, Desa Muara Baru, Toni mengatakan, dari sekitar 750 penerima dana kompensasi di desanya, dia dan sejumlah nelayan lainnya justru tidak tercantum sebagai penerima kompensasi.
“Masih ada nelayan yang belum dapat kompensasi. Kayak ada penghapusan data gitu. Padahal sebelumnya saya sudah dapat, kenapa sekarang enggak dapat. Saya juga sudah ada rekening, ATM dan punya kartu nelayan juga,” kata Toni kepada Radar Karawang, kemarin.
Toni juga mempertanyakan mengenai data distribusi dana kompensasi tersebut. Menurutnya terdapat beberapa nama rekan seprofesinya yang tidak mendapatkan kompensasi. Padahal, ia dan rekannya asli nelayan dan memiliki legalitas. “Saya nelayan asli sama kakak saya, ada juga Wasmin, Kardipin, Karnomo belum dapat kompensasi dari Pertamina. Nama itu hanya beberapa doang, masih ada lagi,” ujarnya.
Kepala Desa Muara Baru Ato Sukanto mengatakan, saat melihat data penerima kompensasi, dia mulai khawatir terjadi gejolak di tengah masyarakat. Terutama bagi mereka yang sudah tidak tercantum lagi sebagai penerima dana kompensasi. “Sebelumnya mereka terdaftar dan menerima dana kompensasi. Sekarang namanya tidak ada dalam daftar,” katanya.
Ato menghitung, sekitar 100 orang nelayan yang belum menerima dana kompensasi. “Kemarin-kemarin juga saya sudah khawatir akan hal ini, tapi ini juga lagi diurus. Dan bukan hanya di Desa Muarabaru, di setiap desa banyak yang belum keluar (dana kompensasi),” kata Ato.
Menurut Ato, berdasarkan keterangan dari pihak PHE-ONWJ, data penerima kompensasi masih bisa diurus jika ada nelayan yang tidak masuk dalam daftar terdampak tumpahan minyak mentah. Syaratnya menyertakan asuransi dan kartu nelayan. “Memang dari sebelum ada pencairan sudah dikasih tahu, yang belum ada data suruh ngumpulin KK, KTP, dan penunjangnya. Seperti kartu nelayan, pas perahu asuransi atau Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan),” ujarnya.
Coorporate Secretary PHE ONWJ Whisnu Bahriansyah mengatakan, pembayaran kompensasi dilakukan setelah melalui beberapa tahapan, seperti uji petik dan verifikasi untuk mendapatkan informasi terkait keabsahan data warga penerima kompensasi bersama tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Karawang, didampingi oleh tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (PPLH IPB), tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim Kejaksaan Agung. Whisnu menjelaskan, saat ini sebanyak 10.379 orang yang sedang proses transfer sebagai penerima kompensasi final. Mereka adalah profesi nelayan sebanyak 7.095 orang, wisata bahari 1.146 dan Poklahsar sebanyak 2.138, dengan total pembayaran final untuk ketiga profesi ini sebesar Rp72,16 miliar. “Transfer dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas transfer di setiap bank,” katanya kepada wartawan.
Pararel dengan proses pembayaran tiga profesi tadi, saat ini sedang dilakukan proses verifikasi bukti kepemilikan lahan bagi profesi budidaya atau tambak. Pembayaran akan dilakukan setelah proses verifikasi selesai. “PHE mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, karena tanpa bantuan yang diberikan Dinas Perikanan, PHE akan merasa kesulitan dalam proses verifikasi data,” ujarnya. (rok/psn)
