Baru 6 Desa Gelar Musrenbang
KLARI, RAKA – Memasuki bulan Oktober, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tiap desa sudah dimulai. Di Kecamatan Klari, baru 6 desa yang sudah menggelar musrenbang, sisanya masih menunggu giliran.
Menurut Camat Klari, M Rachmat, musrenbang di tiap desa sudah dijadwalkan, setiap musrenbang desa, pihak kecamatan selalu ada yang ikut. Hal ini dilakukan agar adanya pemantauan dalam proses perencanaan. “Musrenbang sudah mulai, hasilnya belum terekap, karena masih ada desa yang belum, diantaranya Desa Duren,” ujar Rachmat, kepada Radar Karawang, Rabu (17/10).
Sementara Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Klari, Zenal Abidin menyampaikan, musrenbang harus dikebut, karena bulan desember semuanya harus rampung. “Sejauh ini baru enam desa yang sudah menggelar musrenbang. Cimahi, Curug, Anggadita, Klari, Walahar dan Kiarapayung,” terang Zenal.
Ia menyampaikan, selama proses musrenbang yang diikutinya, masing-masing perwakilan dusun masih fokus meminta adanya perbaikan infrastruktur. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan untuk pembangunan di tahun 2019 mendatang masih fokus pembangunan fisik. “Masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya, masih banyak permintaan infrastruktur,” ujarnya.
Untuk desa yang mengelar musrenbang, tambahnya, diharapkan bisa menggelar musrenbang sebaik mungkin, dalam artian mengusulkan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Harus mengutamakan kepentingan umum, jangan hanya kepentingan golongan apalagi pribadi,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, selesai musrenbang tingkat desa, maka kewajiban desa berikutnya adalah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). “Untuk APBDes dan RKPDes paling telat selesai bulan Januari,” ujarnya.
Karena, tambah Zenal, kalau sampai proses penyusunannya telat, maka akan berdampak pada proses pencairan dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. “Seharusnya sudah dibangun, tapi karena telat mengusulkan, maka pembangunannya molor, ini jangan sampai yah,” ujarnya.
Menurutnya, contoh yang tidak baik adalah yang terjadi di tahun 2018 ini, karena memasuki bulan Oktober masih banyak desa yang belum mencairkan dana desa, sementara desa lain sudah ada yang melakukan pencairan tahap tiga. “Ini jadi pembelajaran untuk desa lain dan untuk tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (zie)
