KLARI, RAKA – Tewasnya seorang balita oleh gepeng berusia 10 tahun beberapa hari lalu merupakan kasus yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut tentunya menyedot perhatian masyarakat. Mengenai kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang, Endang Sodikin ikut angkat bicara.
“Kami sudah bosan menanyakan kepada Dinas Sosial mengenai pembangunan panti multifungsi,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (30/9).
Endang menjelaskan, selama 4 tahun menjabat menjadi Wakil Ketua Komisi D, sudah sering mengajukan kepada Dinas Sosial agar segera membangun panti multifungsi untuk menampung 26 kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), salah satunya gelandangan dang pengemis (gepeng). Dengan adanya panti tersebut diharapkan para PMKS dapat dikumpulkan dan mendapat binaan. Namun nyatanya sampai saat ini Dinsos belum juga merealisasikan pembangunan panti multifungsi tersebut. “Sampai sekarang belum ada juga itu pantinya,” katanya.
Endang juga menuturkan, permasalahan mengenai gepeng ini sebenarnya adalah PR klasik. Sebetulnya sudah ada anggaran Dinsos yang telah disetujui DPRD sebesar Rp60 juta tiap tahunnya. Anggaran ini diantaranya digunakan untuk pembinaan gepeng dan PMKS lainnya. Namun demikian, masih ada kendala dalam mengatasi permasalahan sosial ini, salah satunya adalah jumlah gepeng di Karawang yang terus bertambah. “Yang jadi masalah gepeng ini terus bertambah, banyak gepeng baru kiriman dari luar kota,” tutur Endang.
Ia juga mengaku, masalah seperti ini sudah sering dibahas dalam rapat badan anggaran. Selalu dibahas mengenai kinerja Satpol PP dalam menertibkan para gepeng di lapangan dan juga dibahas mengenai pembuatan sekolah luar gedung agar anak-anak gepeng dapat dikumpulkan dan dibina. “Kejadian ini merupakan imbas anak-anak gepeng tidak sekolah, mereka kurang pembinaan, dan juga kerap membuka situs-situs berbau pornografi di internet,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kasus yang sudah terjadi menjadi pelajaran bagi semua, bukan hanya Pemerintah tapi juga pelajaran bagi masyarakat. Ia menginginkan, Dinsos bekerja lebih dalam mengumpulkan dan membina para gepeng. Ia juga mengatakan, akan selalu mendorong Dinsos untuk melakukan tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi di waktu yang akan datang. “Harus ada tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinsos, agar pada bulan maupun tahun berikutnya tidak terjadi lagi hal yang serupa,” kata Endang.
Ia juga menyesalkan lemahnya pengawasan orangtua, kejadian yang baru saja terjadi tidak serta merta terjadi begitu saja, ada proses dalam kasus tersebut. Sangat penting bagi orangtua untuk selalu hadir mengawasi anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Disinilah peran orangtua untuk mencegah hak serupa terjadi kembali, harus ada pengawasan terhadap anak-anaknya,” pungkas politisi Gerindra.
Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial, Nunu Nugraha saat dihubungi melalui sambungan telpon, mengaku baru mengetahui tentang kasus tersebut hanya dari membaca pemberitaan media massa. Ia enggan memberih tanggapan lebih lanjut. “Saya belum bisa beri tangapan, ini sedang diperjalanan,” katanya. Adapun sampai berita ini ditulis, Nunu belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut. (mg)
