Kompensasi Bisa Salah Sasaran

Jika Pendataan Korban Minyak Pertamina Tidak Detil
CILAMAYA WETAN, RAKA – Hingga saat ini pendataan warga pesisir yang terdampak minyak terus dilakukan. Plt Camat Cilamaya Wetan Entoh Permana mengimbau kepada lima desa di sepadan pantai agar lebih teliti dalam pembuatan Surat Keterangan Desa (SKD) bagi nelayan.
Hal itu dilakukan agar tidak ada gejolak di tengah masyarakat, khususnya mereka yang benar-benar penerima manfaat. Diantaranya Desa Muara, Desa Muarabaru, Desa Sukakerta, Desa Rawagempol Kulon dan Desa Rawagempol Wetan.
Menurutnya, kepala desa boleh saja membuatkan SKD bagi nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan ataupun kekurangan identitas pekerjaan lainnya sebagai syarat pengajuan kompensasi. Namun, saat melakukan pendataan, beberapa kades yang wilayahnya memiliki pesisir di sepadan pantai serta usaha terkait harus lebih teliti memilah masyarakatnya. “Harus lebih teliti, mana yang pemilik tambak, mana yang garap, siapa yang layak dibuatkan SKD dan tidak,” katanya.
Menurutnya, membuat SKD sebagai syarat pengajuan kompensasi dampak limbah Pertamina boleh saja, karena memang harus mengcover semua kepentingan nelayan, usaha olahan ikan, hingga budidaya tambak dan garam. Hanya saja, SKD ini dibuat khusus, bagi pembudidaya yang terdampak di darat atau pesisiran. “SKD itu sebagai upaya desa mengcover warga yang terdampak, tapi harus teliti juga, agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari,” ucapnya.
Pasalnya, dalam hal ini pihak Dinas Perikanan dan Kelautan bersama tim IT dari Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ telah melakukan pendataan calon penerima kompensasi tumpahan minyak. Selain kartu nelayan, dokumen lain disyaratkan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai penerima. Namun, SKD yang dibuat oleh kades harus benar-benar real dengan kondisi nelayan, dan pengusaha lainnya di pesisir pantai sebelum diverifikasi ulang pihak Pemerintah Kabupaten Karawang dan PHE.
Lebih lanjut, jika tidak sesuai dengan kondisi dan fakta lapangan, khawatir timbul gejola saat verifikasi dan distribusi kompensasi. Maka dari itu, para kepala desa, kecamatan dan dinas, akan berupaya detil mendata dan memverifikasi masyarakat terdampak yang benar-benar terdampak tumpahan minyak. “Ada lima desa di Cilamaya Wetan, yaitu Muara, Muarabaru, Sukakerta, Rawagempol Kulon dan Rawagempol Wetan,” pungkasnya. (rok)