PURWAKARTA, RAKA – Tindak lanjut perihal pembongkaran sejumlah bangunan masyarakat yang beridiri di atas bantaran saluran irigasi yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II masih menjadi pembahasan publik.
Sebuah usulan kali ini dari dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwakarta. Mereka berharap Bupati Purwakarta, Saipul Bahri Binzen dapat mencari solusi yang adil dan manusiawi untuk masyarakat yang terdampak penggusuran di tanah negara tersebut.
Baca Juga : Gizi Buruk Mengintai Anak dan Ibu Hamil
Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan analisis untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak penggusuran.
“Sejak hari pertama penggusuran hingga hari ini, PMII Purwakarta telah turun langsung mengadvokasi masyarakat yang terdampak. Kami telah mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan mereka, dan kami yakin bahwa solusi yang adil dan manusiawi dapat ditemukan jika pemerintah mau mendengarkan suara masyarakat,” kata Ali, Senin (23/6).
Selain itu, PMII Purwakarta juga melakukan pendataan ulang masyarakat yang terdampak penggusuran atas inisiatif sendiri.
Tonton Juga : ANNE RATNA, DULU BERJAYA KINI TERPURUK
“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan terkini, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Ali.
Ali berharap, Bupati Purwakarta dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mencari solusi yang adil dan manusiawi dalam kasus penggusuran tersebut.
“Kesejahteraan di atas segala-galanya, harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Ia menuturkan bahwa PMII Purwakarta mengusulkan beberapa solusi yang diantaranya yakni kompensasi yang adil. Pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak penggusuran, terutama bagi mereka yang telah membangun rumah dan tempat tinggal di tanah negara dengan itikad baik.
Ali juga mengusulkan adanya relokasi yang manusiawi dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Relokasi harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan terencana, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru,” tuturnya.
Selain itu, PMII juga menekankan agar pemerintah mengakui hak-hak masyarakat atas kehidupan yang layak dan memberikan bantuan yang memadai bagi mereka yang terdampak penggusuran.
Ali menyatakan bahwa PMII Purwakarta siap bekerja sama dengan Bupati Purwakarta dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak penggusuran.
“Kami berharap bapak bupati dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah penggusuran dengan cara yang adil dan manusiawi,” kata Ali Akbar. (yat)
