radarkarawang.id – Dorongan agar ekonomi rakyat tumbuh dari akar desa kembali disuarakan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Ia menilai, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah nyata menuju kemandirian ekonomi desa yang sejalan dengan program strategis nasional.
Pandangan itu ia sampaikan saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10) sore. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan Rieke terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas desa.
Menurut Rieke, koperasi harus menjadi motor penggerak yang menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya sekadar lembaga formal tanpa arah yang jelas.
“Koperasi Desa Merah Putih ini bukan program kecil. Ini bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi nasional dari desa. Sudah waktunya desa menjadi pusat perputaran ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai, konsep pembangunan desa harus berubah dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku utama. Desa, kata Rieke, memiliki potensi besar jika mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan kolektif.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat yang konkret. Bidang usahanya perlu meluas ke produksi, distribusi, hingga industri kecil agar nilai tambahnya bisa dirasakan warga,” tutur Rieke.
Politisi yang juga dikenal sebagai aktivis buruh itu menegaskan, penyaluran kredit di koperasi harus difokuskan pada kegiatan produktif. Ia juga memperingatkan agar koperasi tidak disalahgunakan untuk memperjualbelikan barang impor.
“Jangan jadikan koperasi ini hanya tempat menjual produk luar. Justru koperasi harus membeli dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa,” tegasnya.
Saat ini, Koperasi Desa Merah Putih Cibeber telah memiliki sekitar 500 anggota. Beberapa unit usaha seperti warung desa dan gerai sembako mulai aktif beroperasi, menandai tumbuhnya geliat ekonomi lokal.
Rieke juga mendorong penerapan sistem data desa presisi agar setiap langkah koperasi tepat sasaran dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Purwakarta maupun Jawa Barat.
“Kami ingin koperasi ini benar-benar memberi manfaat nyata. Tahun 2026 nanti, semoga sudah ada sisa hasil usaha yang dibagikan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung pentingnya sinergi dengan program strategis nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau bisa, bahan pangan untuk program MBG dipasok dari desa setempat. Kalau stok kurang, baru dilakukan subsidi silang antar desa agar uang tetap berputar di masyarakat,” tutup Rieke. (yat)
