Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri) Jawa Barat, mengkritisi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang akan meluncurkan program Sekolah Ibu, guna menekan angka perceraian.
Tujuan program Sekolah Ibu ini, untuk memberikan pemahaman pada ibu tentang berumah tangga, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa, dan beberapa materi lainnya yang akhirnya ibu menjadi semakin sayang pada suami, kompak dengan anak, dan tentunya keluarga akan lebih bahagia. Namun, isi program ini tanggapi sinis oleh kalangan aktivis perempuan, Kopri Jawa Barat.
Ketua Kopri Jawa Barat Apriyanti Marwah mengatakan, persoalan perceraian tidak boleh disandarkan pada kesalahan perempuan hanya karena perempuan yang lebih banyak mengajukan gugatan cerai.
Menurutnya, berdasarkan data Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2018, ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. Kekerasan yang terjadi di ranah personal, angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus dan persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 3.982 kasus, diikuti kekerasan seksual 2.979 kasus, kekerasan psikis 1.404 kasus, dan kekerasan ekonomi 1.244 kasus. “Hal ini menujukan bahwa perempuan sebagai korban, telah menjadi korban lagi akibat dari tereotip dan hasil kebijakan yang tidak ramah perempuan. Negara dan pemerintah harus hadir melindungi warga negaranya tanpa diskriminasi. Bukan justru membuat Sekolah Ibu bagi perempuan untuk ‘menahan emosi’ agar perempuan tidak menuntut haknya. Apakah perceraian hanya merupakan salah perempuan?” tanyanya.
Kopri meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengkaji ulang dan menggagalkan program Sekolah Ibu karena tidak ramah perempuan dan menolak penerapan program ini diseluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Kopri juga menolak perkawinan anak dan paksaan perkawinan karena berkontribusi pada terjadinya kekerasan dan perceraian. “Kami mendorong terbentuknya program untuk mengedukasi dalam kehidupan rumah tangga yang sasarannya adalah pasangan suami istri. Mendorong program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjawab persoalan perceraian akibat faktor ekonomi. Mendorong Pemerintah Privinsi Jawa Barat untuk mensosialisasikan program Sekolah Perempuan secara komprehensif dengan pemahaman kesetaraan dan keadilan yang tidak diskriminatif,” pungkasnya. (asy)
