radarkarawang.id – Reformasi besar dalam struktur layanan haji dan umrah di Indonesia mulai terasa di daerah. Kabupaten Purwakarta atau bisa disebut kota tasbih ini menjadi salah satu wilayah yang telah mengoperasikan Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) setelah pemisahan resmi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag).
Pembentukan lembaga baru ini tidak hanya memindahkan otoritas, tetapi juga mengubah pola kerja dan penataan sumber daya manusia di tingkat daerah. Di Purwakarta, Syamsi Mufti mantan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, resmi menakhodai kantor baru tersebut.
Kepala Kantor Kemenag Purwakarta, Hanif Hanafi, menegaskan bahwa perubahan organisasi tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden yang mulai berlaku nasional.
Menurutnya, peralihan ini tidak sekadar pemisahan struktur, tetapi bagian dari upaya memperkuat fokus layanan kepada jamaah haji.
“Perubahan ini sudah berjalan resmi. Di Purwakarta, pejabat yang sebelumnya menangani PHU kini memimpin struktur baru di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” kata Hanif, Senin (1/12).
Ia juga menyebutkan pelantikan seluruh Kepala Kantor KemenHaj se-Jawa Barat dilakukan serentak di Bekasi pada 28 November 2025.
Meski KemenHaj telah berdiri sendiri, Kemenag Purwakarta masih memegang peran pendukung selama masa transisi. Hal ini dilakukan agar persiapan penyelenggaraan Haji 2026 tetap berjalan tanpa gangguan.
Penataan pegawai juga tengah dibahas, termasuk kemungkinan pemindahan ASN Kemenag yang selama ini menangani urusan haji. Hanif menilai bahwa langkah ini akan membuat distribusi tugas lebih efektif.
“Secara struktural masih disesuaikan. ASN yang sebelumnya bekerja di bidang haji berpotensi besar dialihkan ke KemenHaj,” jelasnya.
Dari sisi internal lembaga baru, Kepala Kantor KemenHaj Purwakarta, Syamsi Mufti, menyampaikan bahwa pihaknya segera bergerak menyusun strategi layanan yang lebih terarah. Ia menilai perubahan ini sebagai momentum reformasi besar bagi tata kelola ibadah haji.
“Dengan kementerian khusus, fokus pelayanan bisa jauh lebih kuat. Kami di daerah siap menjalankan arahan nasional agar jamaah mendapat layanan yang profesional dan nyaman,” ujarnya.
Syamsi menegaskan bahwa penguatan koordinasi dan perbaikan mutu pelayanan menjadi prioritas utamanya. Ia berharap layanan haji di Purwakarta pada tahun-tahun mendatang dapat lebih transparan, akuntabel, dan memberikan rasa aman bagi jamaah. (yat)
