
PURWAKARTA, RAKA – Keberadaan warga negara asing (WNA) yang terlihat beraktivitas di kawasan proyek pembangunan dan pengoperasian BDX Data Centers Indonesia di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan. Status serta legalitas aktivitas orang asing di proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tersebut dipertanyakan.
Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta, Sutisna Sonjaya, meminta pihak perusahaan dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan WNA di kawasan proyek tersebut.
Menurut Sutisna, pihaknya menemukan aktivitas pekerja asing di area proyek BDX. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, keberadaan mereka diduga belum terdaftar di sejumlah instansi terkait, di antaranya pengawasan orang asing Satintel Polres Purwakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Kesbangpol.
Ia mempertanyakan status dan kapasitas WNA tersebut, apakah merupakan tenaga ahli, konsultan, tamu perusahaan, atau tenaga kerja asing (TKA) yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan.
“Ini Purwakarta, bukan negara mereka. Kalau memang yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga asing, tentu harus jelas legalitas dan izin kerjanya. Bagaimana pengawasan Imigrasi dan Disnaker? Jangan sampai masyarakat lokal justru tidak mendapatkan kesempatan yang semestinya,” kata Sutisna Sonjaya, Selasa (17/11/2026).
Pospera Purwakarta pun meminta Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, serta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Menanggapi persoalan tersebut, Kanit Pengawasan Orang Asing Satuan Intel Polres Purwakarta, Aipda Beni Panatayuda, mengatakan keberadaan pekerja asing di proyek BDX belum terdaftar di Satintel Polres Purwakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada laporan dari pihak yang bersangkutan maupun manajemen proyek.
“Sampai saat belum ada laporan,” kata Aipda Beni.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Purwakarta, Adi Wibowo. Ia mengatakan pihaknya juga belum menerima laporan terkait keberadaan pekerja asing di proyek tersebut.
Adi menjelaskan, penanganan tenaga kerja asing merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan pengawasannya berada di bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
“Belum, belum ada laporan dan memang untuk penanganan pekerja asing langsung ditangani Kementerian,” kata Adi Wibowo.
Selain belum tercatat di Satintel Polres Purwakarta dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans, keberadaan WNA di proyek BDX tersebut juga disebut belum terdaftar di Kesbangpol.
Hingga kini, kejelasan status dan kapasitas WNA yang beraktivitas di kawasan proyek BDX Data Centers Indonesia masih menjadi perhatian. Klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi berwenang diperlukan untuk memastikan legalitas serta kesesuaian aktivitas mereka dengan ketentuan yang berlaku. (yat)



