KARAWANG, RAKA – Menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menyenangkan. Selain gaji sebagai PNS cukup besar, fasilitas kendaraan juga sudah disiapkan.
Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang tahun inipun hanya meliputi kebutuhan kendaraan operasional. “Sejauh ini dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum ada yang melaporkan (kebutuhan mobil dinas),” ujar Bidang Aset BPKAD Kabupaten Karawang Feri Irwanto kepada Radar Karawang, Selasa (11/12).
Meski begitu, pihaknya baru bisa memastikan berapa jumlah kendaraan baru untuk para pejabat di akhir tahun anggaran. “Semua pengadaan baru bisa kita terima akhir tahun. Saat ini belum semua melaporkan, termasuk data yang ada dan belum ada,” katanya.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Karawang Bambang Susetyo mengatakan, tahun ini ada beberapa dinas yang melaporkan pengadaan kendaraan untuk operasional kedinasan. “Yang melakukan pengadaaan kendaraan itu ada di PRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) mobil crane untuk PJU (penerangan jalan umum), Dishub (Dinas Perhubungan) kendaraan patwal, Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) itu kendaraan operasional teknis. Sementara baru di lima dinas,” ujarnya.
Kata Bambang, sejauh ini dari kendaraan yang disediakan untuk opersional para pejabat hanya meliputi petinggi daerah, sampai kepala bidang serta camat dan sekcam. “Maksimal kendaraan 1500 cc untuk eselon 3, bagi eselon 2 bisa lebih dari 1500 cc kendaraannya,” katanya.
Ia melanjutkan, akhir tahun ini pihaknya sudah bisa memastikan jika kendaraan opersional sudah terpenuhi semua. “Rencana barang kebutuhan daerah sejauh ini sudah terpenuhi semuanya, walaupun masih ada beberapa jabatan yang masih kurang layak pakai. Namun secara jumlah sudah terpenuhi,” katanya. (apk)
