RadarKarawang.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan uang dari pemerintah pusat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat nilainya mencapai Rp50 triliun.
Angka tersebut, lebih besar dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang hanya berkisar Rp33 triliun. Kata Dadan, nominal besar itu dikarenakan target Jawa Barat yang harus mempunyai 4.500 lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jawa Barat memang memiliki populasi penduduk paling besar di Indonesia, termasuk juga jumlah penduduk. Jadi ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sehingga di Jabar itu harus ada kurang lebih 5.000 dapur SPPG,” kata Dadan saat ditemui di Bandung, Rabu (18/6/2025).
“Jika dihitung satu SPPG itu Rp10 miliar, maka uang Badan Gizi yang akan mengalir ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan APBD provinsinya yang hanya Rp33 atau 31 (triliun),” lanjutnya. Dadan menerangkan, Jawa Barat terhitung cepat dalam pembuatan SPPG. Lima bulan beroperasi, kini sudah ada 600 SPPG yang hadir untuk membuat menu MBG.
“Ini satu potensi yang cukup besar. Alhamdulillah, sekarang SPPG Jawa Barat juga paling cepat. Berdir sudah lebih dari sekitar 600 SPPG yang ada dan kami melihat ada registrasi-registrasi, dalam waktu singkat mungkin SPPG di Jabar ini akan berjumlah sekitar 2.000,” terangnya. “Kami akan kejar untuk bisa mencapai 5.000 di akhir November. Dan saya kira ini membutuhkan kerjasama yang intens berbagai pihak. Setelah ini saya akan ke Gedung Sate untuk bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat agar percepatan bisa terjadi,” lanjutnya
Sebagai bagian dari percepatan pembangunan dapur gizi tersebut, BGN menggandeng Kementerian Pariwisata untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya pelatihan, termasuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan vokasi seperti Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
“Kami akan segera menandatangani MoU dengan Kementerian Pariwisata agar kerja sama ini bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa jaringan politeknik pariwisata tersebar di berbagai daerah dan memiliki kemampuan pelatihan kuliner dan manajemen dapur yang baik,” jelas Dadan.
Baca juga: Menu MBG Diganti Jadi Jajanan Anak
Kerja sama ini dinilai strategis karena dapur-dapur SPPG tak hanya memerlukan bangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang terlatih dalam pengolahan makanan bergizi, aman, dan efisien. Dadan juga menjawab kekhawatiran soal risiko keracunan makanan atau gangguan pencernaan, BGN menerapkan pengawasan ketat sejak proses awal pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan. Pelatihan penjamah makanan menjadi fokus utama.
“Target kami adalah nol kejadian gangguan pencernaan. Kami memperketat SOP sejak awal, dan mereka yang dilatih menjadi Kepala SPPG sudah melalui proses seleksi dan pelatihan berjenjang,” jelas Dadan.
Para penjamah makanan akan mendapat pelatihan rutin setiap dua bulan, dengan skema kerja lima hari dan pelatihan di akhir pekan. Inovasi ini terinspirasi dari sistem pelatihan di Poltekpar NHI Bandung.
“Kami ingin kualitas terus meningkat. Di sini juga sudah ada pengembangan produk bergizi tahan lama, yang akan sangat dibutuhkan saat libur sekolah atau bulan Ramadan,” ujarnya
Menurut Dadan, selama ini makanan MBG fokus pada makanan segar siap santap. Namun ke depan, perlu dikembangkan produk bergizi yang awet dan bisa disimpan lebih lama. “Inovasi seperti ini sangat penting. Maka pelatihan yang kontinyu, dengan dukungan Kementerian Pariwisata, akan jadi bagian dari strategi nasional kami,” tuturnya.
Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menambahkan, Kemenpar berkomitmen membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyediakan sumber daya pelatihan bagi juru masak di SPPG.
Tonton Juga: Ki Nartosabdo Sang Pembaharu
“Kemenpar punya 6 Poltekpar yang ada di Bandung, Medan, Lombok, Bali, Palembang, Makassar. Tentu kami ingin mendukung program nasional ini dan diaplikasikan di seluruh Poltekpar,” singkatnya. (psn/jp)
