KARAWANG, RAKA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Seminar Literasi Digital untuk Jawa Barat Tangguh yang bertajuk Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, dan Hoaks dalam Fenomena “Echo Chamber & Post-Truth” di Bandung.
Acara yang dipimpin oleh Marsma TNI Arifien Sjahrir selaku Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi ini menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi digital masyarakat, sekaligus menyelaraskan kebijakan dalam menghadapi ancaman polarisasi di dunia maya.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko D. Indarto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Arifien Sjahrir, menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia, menjaga keamanan digital, dan membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Era post-truth menghadirkan tantangan serius ketika opini dan emosi kerap mengalahkan fakta. Fenomena echo chamber memperburuk keadaan dengan menciptakan lingkaran tertutup di dunia digital yang memicu polarisasi, memperkuat hoaks dan ujaran kebencian, serta mengancam kohesi sosial bangsa,” ujarnya, Jumat, (12/9)
Seminar ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi strategis menangkal disinformasi, memperkuat kolaborasi multipihak, dan membangun kapasitas kelembagaan maupun komunitas dalam edukasi digital berkelanjutan.
Sejumlah narasumber lintas bidang hadir memberikan pandangan, di antaranya Bambang Tri Santoso sebagai Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Kemenkomdigi, Dr. Sugeng Purnomo, Jaksa Ahli Utama JAM Datun, Kejaksaan RI, Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Nisa Felicia, Ph.D. Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
Para narasumber menyoroti pentingnya strategi literasi digital nasional, penegakan UU ITE yang adil, serta peran akademisi dan media dalam membangun komunikasi publik yang sehat.
Dalam sesi diskusi, para peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, akademisi, komunitas literasi, dan civitas akademika Jawa Barat menekankan perlunya sinergi multipihak untuk memerangi hoaks dan ujaran kebencian, khususnya yang berpotensi memicu isu SARA dan politik identitas di media sosial.
Seminar ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenko Polkam untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan, aparat hukum sebagai penjaga kepastian hukum, akademisi sebagai penyumbang gagasan, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi.(uty)
