KARAWANG,RAKA- Kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu meningkatkan serapan lulusan sekolah menengah atas di dunia industri. Namun nyatanya, lulusan SMK sulit kerja. Tak diterima industri sehing dominasi angka pengangguran. Fakta ini seolah menjadi ironi lulusan SMK.
Kementerian Ketenagakerjaan 2025 lalu merilis, tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada usia 19-24 tahun. Dari jumlah itu, proporsi lulusan SMK mencatatkan jumlah pengangguran tertinggi. Kemudian, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menempati peringkat kedua dengan porsi 7,10 persen tingkat pengangguran, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama 2,90 persen, Diploma 4,80 persen, dan Universitas sebesar 5,30 persen. Kondisi ini dilatarbelakangi karena adanya mismatch dari siswa dengan jurusan yang diambil.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 lalu, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang atau meningkat sebanyak 3,67 juta orang bila dibandingkan dengan Februari 2024. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang.
Jumlah ini meningkat sekitar 1,11 persen atau sebanyak 0,08 juta orang bila dibandingkan dengan angka pada Februari 2024. Per Februari 2025, jumlah angkatan kerja yang menganggur sekitar 83 ribu orang.
Minimnya lulusan SMK diterima industri ini diamini oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IV Jawa Barat, Riesye Silvana. Menurutnya, minimnya serapan lulusan SMK di dunia industri ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
“Ini harus kita akui, belum link and macth secara keseluruhan, sehingga kedepannya perlu ada perbaikan,” katanya, disela menghadiri peresmian Sharp Class di SMKN 3 Karawang, Senin (26/1).
Salah satu faktor penyebabnya, lanjut Riesye, yang dipelajari siswa di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ketika lulus siswa tidak siap pakai untuk bekerja. “Apa yang dibutuhkan industri sekarang, tidak sesuai dengan yang diluluskan sekolah, apalagi dengan digitalisasi,” ucapnya.
Oleh karena itu, terusnya, sekolah harus mampu menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, salah satunya bekerjasama dengan industri itu sendiri. Selain itu, kurikulum juga harus menyesuaikan. “Butuh kolaborasi dengan industri, sehingga ada link and macth,” terangnya. (asy)
