KARAWANG,RAKA- Buntut pernyataan kontroversial, Manajer HRD PT FCC Indonesia Dilaporkan ke polisi oleh LBH Bumi Proklamasi. Manajer HRD tersebut dinilai mendiskreditkan kemampuan tenaga kerja lokal Karawang.
Dalam laporan resmi ke Polres Karawang pada Rabu (23/7), dengan nomor laporan: LAPDU/682/VII/2025/Reskrim, Oktav Andriansyah, Manajer HRD PT FCC Indonesia dituding menyatakan kalimat bernada merendahkan saat mengikuti audiensi di Disnakertrans Karawang usai melakukan kegiatan rekrutmen tenaga kerja di SMKN 12 Bandung.
Adapun dugaan ucapan yang menjadi duduk perkara laporam tersebut sebagai berikut “Aduh susah deh orang Karawang diajarinya, orang Karawang nggak pinter-pinter.”. Kalimat itu dinilai menghina kecerdasan warga Karawang dan memantik reaksi keras dari masyarakat hingga akhirnya berujung pada pelaporan.
Merespons kegaduhan tersebut, Oktav mengaku menyesal atas kegaduhan yang terjadi dan menegaskan bahwa cuplikan video yang viral telah diambil di luar konteks sebenarnya.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah bermaksud mendiskreditkan warga Karawang. Pernyataan saya diambil dari potongan video yang tidak menggambarkan keseluruhan konteks sebenarnya,” bantahnya, Kamis (24/7).
Oktav menjelaskan bahwa upaya perekrutan ke luar Karawang dilakukan setelah perusahaan mengalami lonjakan kebutuhan tenaga kerja sejak Mei 2025, serta keterbatasan tempat rekrutmen akibat program job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja. Ia menyebut, prioritas rekrutmen justru dimulai dari SMK dan lingkungan terdekat, termasuk SMK 1 Karawang, SMK Cikini di KIC, hingga melibatkan Karang Taruna dan aparatur desa setempat.
“Kami sudah memulai perekrutan dari SMK 1 Karawang dan lingkungan sekitar pabrik, namun belum memenuhi kebutuhan. Setelah itu baru kami mencari ke Bandung, dan itu pun hanya dari SMK yang saya kenal baik sejak lama,” jelasnya.
Ia juga menepis tudingan diskriminasi. Menurutnya, banyak warga asli Karawang yang saat ini menduduki posisi penting di PT FCC, termasuk salah satu asisten manajer penjualan yang merupakan putri daerah.
“Tidak ada diskriminasi di FCC. Beberapa staf kami yang duduk dekat dengan saya, bahkan berasal dari Karawang dan lulusan sekolah di Karawang. Saya pribadi tidak pernah membeda-bedakan dalam proses kerja sehari-hari,” tegasnya.
Oktav berharap agar suasana di Karawang kembali kondusif. Ia menekankan bahwa kegaduhan ini tidak semata-mata karena diskriminasi, melainkan akibat miskomunikasi yang viral di media sosial. “Saya berharap masyarakat Karawang bisa memahami duduk perkaranya secara utuh. Saya tidak pernah bermaksud menyinggung siapapun. Kami sangat terbuka untuk terus bekerja sama dengan masyarakat Karawang,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengatakan, pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses perekrutan yang dilakukan perusahaan.
“Nah, saya pikir dengan masuknya website info loker itu murni sebagai sarana publikasi. Tidak ada intervensi dari dinas, apalagi dari saya. Semua mekanisme seleksi itu menjadi kewenangan mutlak perusahaan,” ujar Bupati Aep saat ditemui usai kegiatan di lingkungan Pemda, Kamis, (24/7).
Menurutnya, perusahaan memiliki hak penuh dalam menentukan kompetensi dan kebutuhan karyawan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja menggunakan jalur yang tersedia tanpa membuat kegaduhan publik.
“Kalau memang butuh karyawan, ya sudah, pakai saja. Jangan sampai urusan ini jadi polemik terus. Yang penting, semua dijalankan sesuai aturan,” tegasnya.
Meski begitu, Untuk merespons laporan masyarakat, Bupati menyebut bahwa Kepala Disnakertrans telah mengambil langkah cepat dengan memanggil pihak-pihak terkait. “Kepala dinas sudah manggil. Nanti akan dilaporkan semua laporan-laporan terkait tenaga kerja,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya soal sanksi terhadap pihak perusahaan, Aep menegaskan bahwa wewenang Pemda terbatas pada pengawasan dan penyampaian informasi. “Ya, kita hanya ngasih tahu aja,” pungkasnya. (uty)
