PURWAKARTA, RAKA – Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk memenuhi kelengkapan sarana, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, sepertinya akan melibatkan orangtua siswa dalam pendanaan.
Agar tidak menyalahi aturan, Disdik bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
Fauzul Ma’ruf, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Purwakarta menjelaskan, turunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. “Di sini dijelaskan, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sekolah bisa mendapatkan penganggaran dari luar dalam hal ini komite sekolah,” kata Fauzulnya saat sosialisasi yang dihadiri para kepala sekolah tingkat SMP se-Purwakarta itu di aula SMP Negeri 1 Purwakarta, Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Rabu (16/1).
Intinya, lanjut dia, komite sekolah yang bergerak sedangkan sekolah melakukan pengawasan. “Ada pun sumbangan yang disepakati nantinya bersifat sukarela atau tidak ada besaran yang ditentukan atau bersifat wajib,” ujarnya.
Fauzul berharap, informasi yang didapatkan para kepala sekolah langsung disampaikan ke komite sekolah. “Diberikan pemahaman sehingga tidak bertentangan dengan UU yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Purwakarta, H. Purwanto mengatakan, sosialisasi ini berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP, di mana target pemerintah tahun ini seluruh sekolah harus sudah menyelenggarakan UNBK 100 persen. “Hari ini Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri memberikan pemahaman dan pencerahan kepada para kepala sekolah agar apa yang menjadi kebijakan sekolah tidak bertentangan dengan hukum,” paparnya.
Seperti diketahui, sambungnya, sekolah memiliki keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran. “Sementara ada sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan UNBK bila tidak ada partisipasi warga, dalam hal ini orang tua siswa. Karena itu sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan untuk disampaikan kemudian,” kata dia.
Misal, kata dia, harus dapat membedakan antara partisipasi dan sumbangan. “Mana yang harus dilakukan secara mandiri atau kerjasama. Yang pasti harus sesuai dengan payung hukum yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian program dinas pendidikan tentang jaksa sahabat guru. “Segala informasi yang disampaikan oleh narasumber dari Kejari bisa menjadi rambu-rambu bagi sekolah. Ini juga merupakan bagian dari program Jaksa Sahabat Guru,” ujarnya. (ris)
