KARAWANG, RAKA – Belakangan ini kasus keracunan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam penaganan kasus MBG.
Tito meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah agar mitigasi berjalan cepat dan tepat.
“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” ucapnya, Jumat (26/9).
Baca Juga: Perundungan di Sekolah Masih Terjadi, Ini Penyebabnya
Tito menuturkan, kebijakan ini sebagai langkah taktis, cepat, dan tepat di tengah kebingungan banyak pihak menghadapi krisis MBG.
Sementara, Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, arahan Mendagri menjadi penegasan penting bahwa Pemda tidak bisa pasif, melainkan harus sigap dan proaktif. Ricky menilai, sudah saatnya ada desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah.
Pemda perlu memiliki otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.
Model ini bisa meniru pola saat penanganan Covid-19, ketika Pemda mempunyai ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah.
Tonton Juga: TIGA PEMBUNUH BERANTAI
“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” tuturnya.
Ia menekankan, pentingnya akses data yang lengkap bagi Pemda, mulai dari menu, dapur, hingga pemberian MBG harian.
Dengan begitu, pengawasan bisa berlapis: standar nasional oleh BGN (menu dan gizi), pengawasan dapur dan produksi, serta monitoring konsumsi dan risiko keracunan oleh Pemda.
Pengalaman saat Covid-19 membuktikan, keterlibatan penuh Pemda membuat kebijakan lebih berhasil. (jpn/mra)
