Warga Cadaskertajaya Berduka
CILAMAYA WETAN, RAKA – Meski berhasil menggaet simpati masyarakat dalam perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) beberapa waktu lalu, namun calon kepala desa terpilih Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Ahamd Ucu meninggal sebelum dilantik. Lalu bagaimana kekosongan kursi yang ditinggalkan itu? Pasalnya, penerapan peraturan Pejabat Antar Waktu (PAW) dengan calon kepala desa terpilih tersebut belum waktunya untuk diterapkan.
Menurut Kasie Tata Kelola Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Andry Irawan mengatakan, pasal 92 dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara pilkades di Kabupaten Karawang, sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil penyelenggaraan pilkades serentak, diisi oleh penjabat PNS. Selanjutnya, setelah dilantik, disesuaikan dengan ketentuan juknis dengan mengikuti alur tiga gelombang pilkades dalam jangka waktu enam tahun. “Bupati mengangkat pjs (pejabat sementara) yang menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya kades baru hasil pilkades,” kata Andry.
Nantinya lanjut Andry, Desa Cadaskertajaya ini akan melakukan pemilihan kades serentak lagi di kemudian hari, namun akan diikutsertakan dengan gelombang satu atau tiga, sesuai keputusan bupati dengan berbagai pertimbangannya. “Kan sekarang itu 177 desa, ada juga yang 45 desa, 8 desa dan 67 desa. Nanti bupati Karawang yang akan memutuskan Desa Cadaskertajaya ini ikut ke gelombang mana. Soalnya dalam jangka enam tahun itu, batas pemilihan kades hanya tiga kali saja,” ujarnya.
Sebagai pedoman, ketentuan Perbup 4/2021 tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang tertuang dalam pasal 4A. “Kami di bidang pemdes menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ahmad Ucu. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT,” harapnya.
Adapun untuk Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagaimana ketentuan pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, apabila kades berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka bupati mengangkat PNS kabupaten sebagai penjabat kades sampai dengan terpilihnya kades melalui hasil musyawarah desa. (rok)
