KARAWANG, RAKA- Ratusan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Karawang belum terima uang pensiunan, Alumni Aktifis Cipayung Plus Karawang akan buat posko pengaduan dan meminta mantan Ketua Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang Acep Jamhuri yang juga calon Bupati Karawang jangan lari dari tanggung jawab atas dana miliaran rupiah milik pensiunan PNS Kabupaten Karawang yang saat ini tidak jelas dimana disimpannya.
” Kami meminta pak kepada bapak Acep Jamhuri bertanggungjawab atas hak-hak ratusan pensiunan PNS Karawang yang uang simpanannya belum juga didapatkan oleh mereka selama dua tahun ini,”ucap Divisi Mahasiswa Alumni Aktifis Cipayung Plus Karawang Alfin Fadhilah, Kamis (3/10).
Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Unsika Karawang tahun 2022 ini mengungkapkan, Acep Jamhuri adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan tidak jelas keberadaan dana pensiunan ratusan PNS Karawang yang disinyalir mencapai Rp 9,8 miliar. “Beliau kan ketua Korpri terakhir yang menjabat, jadi beliau yang harus bertanggungjawab terkait dengan permasalahan ini,” tegasnya.
Alumnus Fakultas Ekonomi Unsika yang juga aktifis PMII Karawang itu menambahkan, seharusnya secara moril Acep Jamhuri malu dengan permasalahan ini, terlebih dirinya adalah calon Bupati Karawang yang ikut berkontestasi di Pilkada Karawang. “Harusnya secara moril beliau malu dengan permasalahan ini, terlebih beliau salah satu calon Bupati yang sudah ditetapkan di Pilkada Karawang. Masa beliau mengubar janji kampanye kepada masyarakat Karawang, tapi dirinya sendiri masih banyak masalah yang mengorbankan banyak orang dan belum diselesaikan,”tambahnya.
Sementara itu, Divisi Advokasi Alumni Cipayung Plus Karawang Deny Alfarez mengatakan, bahwa pihaknya akan membuka posko pengaduan dan siap memberikan bantuan hukum kepada para pensiunan PNS yang akan mencari keadilan. “Kami segera buka posko pengaduan terkait dengan permasalahan ini. Kami akan memberikan pendampingan secara hukum dan moral kepada para pensiunan PNS yang membutuhkan pendampingan , agar mereka segera mendapatkan apa yang menjadi hak mereka,”tutup mantan Presma STIE Budi Pertiwi Karawang. (zal)