WARGA MISKIN: Jamhuri (50) warga Karajan, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, duduk di beranda rumah reyot berbahan bilik. Dia satu diantara banyak warga miskin Karawang yang luput bantuan dari pemerintah.
KARAWANG, RAKA – Kabupaten berstempel kemiskinan ekstrem yang disematkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin kepada Karawang beberapa waktu lalu, membuat Pemerintah Kabupaten Karawang kalang kabut. Pernyataan orang nomor dua di Indonesia itupun sempat dibantah oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Sejumlah pejabat yang berkepentingan pun dipanggil. Mulai dari kepala desa, camat, hingga mendatangi kantor Badan Pusat Statistik Karawang.
Belum lama ini, para kepala OPD dan camat yang daerahnya menjadi sasaran kemiskinan ekstrem yaitu Kecamatan Cibuaya, Batujaya, Cilamaya Kulon, Pedes dan Kutawaluya rapat dengan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh. Wabup mengatakan, persoalan yang utama adalah bagaimana harus mendapatkan data yang akurat yang ada, maka ini menjadi langkah yang baik untuk bersama-sama melakukan evaluasi dasar. “Pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem, sehingga upaya penanganan bisa tepat sasaran, efektif, dan efisien,” kata Aep.
Dia menyampaikan, kemiskinan ekstrem di Karawang menyasar masyarakat tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Cibuaya, Batujaya, Cilamaya Kulon, Pedes dan Kutawaluya. Wilayah yang sudah dipetakan ini nantinya akan menjadi target utama dari program pengentasan kemiskinan. “Penajaman program dan kegiatan penting diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, sehingga nantinya pemerintah daerah tepat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan, produk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ungkapnya.
“Menangani data kemiskinan harus jelas siapa namanya, dimana alamatnya, kondisi rumahnya bagaimana, sanitasinya seperti apa, itu semua harus didata secara terperinci satu persatu,” tambahnya.
Kepada camat, Wabup berpesan agar para camat harus mengetahui apa yang bisa dijadikan potensi potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana tingkat kesehatanya, pendidikanya dan lainnya,” paparnya.
“Meskipun fokus penanganan dilakukan di lima wilayah kecamatan, namun penanganan kemiskinan di wilayah lainnya masih akan dilakukan,” tambahnya. (psn/ins)
