Dinilai tak Transparan, Hasil Lelang Jabatan di Sekretariat DPR RI Digugat

DPR RI

JAKARTA, RAKA- Proses lelang jabatan tingkat Eselon I dan II di lingkup sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) diduga tidak transparan. Salah seorang peserta seleksi mengancam akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan hasil tes tersebut.
“Saya sangat kecewa. Saya akan mengajukan gugatan ke PTUN agar terang benderang,tidak ada fitnah dan kecurigaan saya terhadap adanya dugaan kong kalikong antara Ketua Pansel bu Damayanti dan Sekjen DPR Indra Iskandar,” kata salah seorang peserta seleksi yang minta namanya tidak dipublikasikan.

Dia mencurigai proses seleksi tidak sesuai aturan, dugaan ini semakin menguat setelah menontonton ulang pernyataan Sekjen DPR RI Indra Iskandar beberapa bulan yang lalu, sebelum lelang jabatan di mulai, nama Lidya Suryani Widyawati telah dipromosikan ke pejabat BURT dan kenyataannya Suryani Widyawati menjadi kenyataan lolos menduduki jabatan sesuai di Video tersebut yakni Kepala Pusat Perancang Undang–undang. “Jujur mas banyak banget kecurigaan saya, pertama, soal video pak sekjen beberapa bulan lalu, terbukti sekarang, kedua hasil nilai juga tidak teransparan, kan mas ngaku sudah minta hasil ke Sekretariat Pansel Sekretaris Pansel Heny Widyaningsih S namun tidak juga di kasi, ya apalagi kami, sehingga alangkah baiknya saya tempuh jalur hukum saja.” Ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum PDMI Arif Hidayat juga mengatakan dirinya juga mengaku Sejak Indra Iskandar menjadi Sekjen DPR RI banyak ke anehan di lingkungan lingkup sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Memang saya lihat banyak keanehan sejak pak Indra ini” Ucap Arif.

Keanehan tersebut antaralain soal banyak jabatan strategis yang dibiarkan bertahun tahun kosong, dan anehnya lelang jabatan sudah kali kedua ini, namun tetap juga belum ada yang dilantik untuk mengisi jabatan tersebut. “Deputi Bidang Administrasi Drs.H. Mardian Umar meninggal dunia itu pada tanggal 27 Februari 2019 hingga saat ini belum ada yang menggantian posisinya,” terangnya.

Selain jabatan Deputi Bidang Administrasi,Biro Pemberitaan Parlemen juga mulai tahun lalu hingga saat ini dibiarka dijabat oleh plt. “Ada apa jabatan strategis dibiarkan kosong, apakah ada muatan ekonomis seperti yang marak di tangani KPK saat ini, semoga saja KPK memantau tahapan demi tahapan lelang jabatan di lingkup sekjen DPR RI,” pungkasnya. (rls)