DLHK Disarankan Garap Sampah Industri

KARAWANG, RAKA – Fakta Kabupaten Karawang sudah masuk dalam kategori darurat sampah dibenarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang. Penguatan sumber daya pengelolaan sampah dan fasilitas pendukung jadi pekerjaan rumah yang belum bisa direalisasikan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Karawang Ahmad Fajar kepada Radar Karawang, Mingggu (12/8). Dia mengingatkan supaya pemerintah daerah mulai serius untuk mengatasi persoalan sampah. “Harus diakui kalau pengelolaan sampah di Karawang memang belum baik. Masih banyak yang tidak terangkut, malah terkadang sampah berhari-hari,” ucap Fajar.

Fajar mengatakan sampah yang tidak terangkut itu merupakan fakta di lapangan. Untuk Fajar mengingatkan kembali peran disemua elemen, baik pemerintahan, stakeholder hingga masyarakat sendiri. “Semua harus berperan mengatasi persoalan sampah ini, dan mesti sigap dan bekerja sama membersihkan lingkungannya dari sampah, terutama di wilayah perkotaan Karawang,” ucapnya.

Fajar juga mengingatkan kalau sumber daya pengelolaan sampah inipun masih perlu dibenahi, termasuk menambah jumlah armada sampahnya yang sampai sekarang dinilai masih jauh dari cukup. “Soal sampah perlu ada penguatan sumber daya pengelolaan sampah. Mulai dari armada pengangkut, SDM, incenerator sampah di TPA, hingga daur ulang sampah dan pengolahan sampah bahan organik,” ujarnya.

Bahkan lanjut Fajar, yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, maka dinas tersebutlah yang harus betul-betul menyiapkan langkah nyata bagi masyarakat khususnya di wilayah perkotaan. “Saat ini yang paling dibutuhkan pengadaan armada, sebab jumlahnya masih sangat kurang, DLHK harus lakukan pengadaan,” katanya.

Disinggung kalau nasib DLHK saat ini juga sama seperti dinas-dinas lainnya yang mengalami penurunan anggaran, Fajar menyarankan cara terbaik mengajak kerja sama pihak ketiga. “APBD terbatas, DLHK bisa mengajak swasta untuk investasi dibidang pengelolaan sampah. Jadi Pemda hanya fokus mengurus sampah rumah tangga,” ujar Fajar mesti diakuinya DLHK sendiri sebetulnya sudah melakukan itu.

Fajar juga menyarankan agar DLHK mulai menyasar kawasan bisnis dan industri. Karena sampah-sampah disana bernilai ekonomi tinggi. “Sampah yang berada di kawasan bisnis dan industri ada pada tarif yang nilainya ekonomis.
Sedangkan sampah rumah tangga masih perlu subsidi pemerintah. Jadi pemerintah jangan lagi berbisnis sampah. Tapi biarkan swasta yang berbisnis agar banyak pengusaha yang mau bermain dipengelolaan sampah,” ujarnya. (apk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here