Gedung DPRD Hidup Lagi
KARAWANG, RAKA – Setelah beberapa pekan tanpa aktivitas, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang kembali diisi kegiatan oleh para penghuninya. Salah satu kegiatan yang digelar adalah rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan secara virtual. Rapat virtual tersebut dilalukan oleh Komisi III DPRD Karawang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP).
Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang Uus Hasanudin mengatakan, alatKelengkapan Dewan (AKD) mengusulkan agar aktivitas di dalam kantor bisa kembali dilaksanakan, meski dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu disetujui dengan tetap mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV yang saat ini diterapkan di Kota Pangkal Perjuangan, di mana DPRD memberlakulan 25 persen work from office (WFO) dan sisanya work from home (WFH). “Komisi mengusulkan agar rapat digelar secara virtual, sekretariat siapkan zoom meeting,” ujarnya.
Uus mengatakan, dalam rapat tersebut jumlah peserta yang hadir juga dibatasi sehingga AKD tidak dapat mengundang terlalu banyak OPD dan pihak terkait lainnya untuk hadir langsung. Hanya pimpinan Komisi III serta pimpinan OPD yang diperkenankan hadir langsung. Sedangkan anggota Komisi III serta para kepala bidang dan kepala seksi dari OPD mengikuti secara virtual melalui zoom meeting. “Peserta rapat dibatasi maksimal tujuh orang. Tiga dari pimpinan komisi, sisanya dari OPD,” ujarnya.
Selain permintaan AKD untuk melakukan rapat virtual, kata Uus, DPRD Karawang juga banyak mendapat permintaan kunjungan kerja dari luar daerah. Namun hal itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga terpaksa menolak permintaan kunjungan kerja tersebut. “Terakhir ada permintaan kunjungan kerja dari Tangerang Selatan dan Banten, kami tolak,” ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Karawang Endang Sodikin mengatakan, rapat evaluasi dengan Dinas PUPR dan PRKP dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan pembangunan infrastruktur di setiap triwulan.
“Karena dalam disituasi sulit seperti saat ini bisa saja serapan anggaran murni sampai September 2021 50 %, jika kita tidak maksimal mengendalikan covid19 dengan ikhtiar Vaksin sehingga membangun Herd Immunity buat masyarakat kita,” ujarnya usai rapat virtual.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga memastikan tidak ada masalah teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Hanya persoalan teknisnya karena banyak ASN yang terpapar saja, sehingga Dinas terkait memaksakan untuk WFH.
“Kami ingin menggambarkan kepada masyarakat, bahwa pengajuan hasil dari musrembang dan reses DPRD, sementara ini dalam kondisi standar meskipun kami menunggu info dari TAPD berapa sisa BTT sampai dengan Juli 2021, dalam kondisi ini kita harus beradaptasi dengan keadaan meskipun program yang sudah diajukan di musrenbang dan reses tidak sesuai dengan harapan karena pandemi,” ucapnya.
Endang Sodikin juga mengatakan, Komisi III juga membahas keluhan masyarakat di tengah pandemi. Salah satunya kebutuhan rumah layak huni. Karena ada beberapa yang sudah roboh pada tahun 2021.
“Beberapa rumah masyarakat ada yang rumahnya roboh pada 2021 ini, kasian mereka yang tidak punya tempat tinggal. Maka kami coba sampaikan ini kepada PRKP untuk bersama mencari solusi,” pungkasnya. (nce)