KARAWANG, RAKA – Ribuan guru honor kategori dua se-Kabupaten Karawang turun ke jalan. Mereka menuntut penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini dibatalkan karena tidak berpihak pada tenaga honorer.
Para pengabdi negara tersebut memulai aksinya di lingkungan Islamic Center, Selasa (18/9) pagi, sejak pukul 08.15 Wib. Selanjutnya berjalan kaki menelusuri Jalan Ahmad Yani menuju halaman Pemkab Karawang. Sesampainya di halaman Pemkab Karawang, para pendemo justru tidak melihat para pejabat sampai siang hari, sekalipun puluhan honorer silih berganti berorasi meneriakkan tuntutan mereka.
Bahkan sampai pada pukul 10.58 WIB tidak ada respon dari pemerintah. Kondisi pun sempat keruh sampai-sampai gerbang pemkab nyaris jebol akibat kesal menunggu pejabat daerah yang tidak kunjung menemui pendemo. Sejumlah pendemo bergiliran berorasi, sejumlah anggota dewan pun menyatakan simpatiknya terhadap aksi yang dilakukan para guru yang upahnya jauh di bawah UMK Karawang tersebut.
Salah seorang honorer asal Lemahabang Wadas, Indri Kurnia (33) mengaku optimis bisa mengikuti CPNS jika dilaksanakan. Namun hal yang diinginkannya bukan hanya soal jabatan, tapi bagimana pemerintah bisa memberikan perhatian kepada honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. “Usia saya produktif, saya sudah di-SK-kan oleh disdik. Kami pertanyakan kesejahterkan honorer. Karena sampai saat ini nunggu BOS tidak kunjung datang sudah tiga bulan belum juga ada,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Karawang Ahmad Gojali mengatakan, para honorer meminta dukungan bupati agar bisa memberikan surat kepada pemerintah pusat untuk menolak CPNS umum 2018, sebelum guru honorer K2 diangkat semua menjadi PNS. Tuntutan lainnya, meminta secepatnya pemerintah mengesahkan revisi UU ASN No 5 tahun 2014 dan meminta Pemkab Karawang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi honorer. “Saya harap, aspirasi kami bisa diterima oleh Bupati Karawang,” ungkap Gojali.
Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurachadiana baru menemui para pendemo pada pukul 12.31 WIB. Dia mengatakan, pembatalan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Apa yang menjadi keinginan teman-teman, akan saya sampaikan kepada bapak Presiden melalui Kemenpan RB agar temen-temen bisa diperhatikan lagi,” katanya.
Cellica menambahkan, pihak pemerintah akan bisa mempertimbangkan apa yang telah diberikan para guru yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri untuk dunia pendidikani. “Mereka juga minta kesejahteraan karena itu kewenangan saya. Kewajiban saya, wakil bupati dan DPRD menampung aspirasi. Mereka minta dinaikan honor kesejahteraan itu akan kami pertimbangkan, kita akan proporsional soal kesejahteraan. Saat ini lagi pembahasan untuk tahun 2019,” pungkasnya. (acu/apk)