PURWAKARTA, RAKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Perubahan Kabupaten Purwakarta, Tahun Anggaran (TA) 2024 resmi disetujui DPRD Purwakarta.
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Rangka Pembicaraan Tk.II Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung DPRD Purwakarta, Senin (30/9) malam.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 20.35 WIB itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, dihadiri 38 anggota dewan dari 50 anggota yang menjabat, Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan, serta para pejabat di lingkup Pemkab Purwakarta.
“Untuk target PAD ada kenaikan. Di APBD murni sebesar Rp 2,6 triliun dan di Perubahan APBD menjadi Rp 2,7 triliun atau ada kenaikan sekitar 4,4 persen,” kata Sri Puji Utami kepada Radar Karawang usai rapat paripurna, Senin (30/9) malam.
Puji mengungkapkan, meski pemerintah daerah pesimis dalam melihat pendapatan asli daerah (PAD), namun pihaknya menggenjot adanya kenaikan dalam PAD karena melihat masih adanya potensi yang dapat dimaksimalkan.
“Nah kami mencoba di anggaran perubahan ini yang awalnya pemerintah daerah melihat bahwa terhadap PAD itu pesimis, kemudian kami sampaikan melalui pandangan-pandangan dan masukan kepada pemerintah daerah dan alhamdulillah naik 4,4 persen,” ungkapnya.
Puji menilai, dengan waktu yang terbatas pemerintah daerah harus melakukan percepatan, baik secara administrasi ataupun secara organisasi pembangunan, sehingga kejadian tunda bayar pada 2023 lalu tidak kembali terjadi.
“Jadi sebaiknya itu tidak terjadi karena kita akan kelimpungan lagi, terjadi pelambatan lagi pembangunan, jadi hari ini kita ketok palu APBD dan kami juga bisa membuktikan kepada pemerintah daerah dalam wakti 4 hari kami bisa membahas dengan tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa APBD-P akan tetap betfokus pada pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur pada periode 2019-2023 mengalami penurunan dari periode sebelumnya.
“Tetap infrastruktur, karena kami juga menyoroti kemantapan jalan yang masih di akhir masa jabatan bupati terdahulu itu 87 persen, dan di periode 2019-2023 kemarin itu turun jadi 85 persen. Jadi kami tetap berfokus pada kemantapan jalan, karena itu akan menunjang semua sektor,” tutur Puji.
Puji juga berharap, APBD-P dalam realisasinya tidak mengalami kendala, sehingga segala sesuatu yang telah dirancang dapat berjalan dengan lancar.
“Alhamdulillah semua bisa terselesaikan, tinggal hari ini bola apinya ada di pemerintah daerah, kami sudah menyelsaikan tepat waktu di 30 September, tinggal nanti pemerintah daerah untuk realisasi,” pungkasnya. (yat)
-APBD Purwakarta
APBD Murni: Rp2,6 Triliun
APBD Perubahan: Rp2,7 Triliun
-APBD-P akan fokus diperuntukan infrastruktur
