PURWAKARTA, RAKA – Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi di desa yang ada daerah kecil dan pelosok, menjadikan dana tersebut sangat perlu diawasi pengelolaannya.
Dana desa kata Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain, merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya menciptakan desa yang mandiri, untuk meningkatkan pembangunan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.
“Melalui prioritas penggunaan dana desa, diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang manfaat serta tepat sasaran,” kata Edwar, ditemui di Hotel Harper Purwakarta, Senin (6/2).
Dia mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Purwakarta agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang diamanahkan. “Ingat harus hati-hati, jangan sampai salah dalam pengelolaan dana desa, karena semua ada pertanggungjawabannya dan selalu dalam pengawasan,” ujarnya.
Dia juga meminta para kepala desa agar menjalin hubungan silaturahmi dengan Polri, termasuk dengan masyarakat, serta menggunakan dana desa sesuai dengan sasaran. “Jalin hubungan yang baik antara kepala desa, masyarakat dan gunakan dana desa sebaik mungkin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edwar menyampaikan komitmen jajarannya untuk tetap mengawasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Purwakarta. “Selama ini Polres Purwakarta juga punya kewenangan untuk mengawasi dana desa, karena itu ada tim yang dibentuk untuk mengawasi dana desa,” ujarnya.
Tujuannya, lanjut dia, untuk mengatasi penyelewengan dana desa dan memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Karena itu dia meminta jika masyarakat mengetahui ada kepala desa yang memakai dana desa tidak sesuai peruntukan, agar segera melapor.
“Kita akan kedepankan persuasif, jika terjadi penyimpangan kita akan luruskan, namun jika dana desa itu digunakan tidak sesuai program maka kita akan lakukan penindakan,” tegasnya.
Sementara Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap terdapat kesepahaman terhadap pengunaan dana desa, sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan desa juga diharapkannya terus meningkatkan pengelolaan anggaran yang berdampak terhadap pembangunan.
Kegiat sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan BPK Provinsi Jabar, anggota Komisi XI DPR RI, para pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, para camat, para kades, berikut sekdes se-Kabupaten Purwakarta. (gan)
