Bagi-bagi Proyek Pokir DPRD, PUPR Bakal Libatkan Asosiasi Jasa Kontruksi
KARAWANG, RAKA – Kontraktor yang tergabung dalam asosiasi jasa konstruksi menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Mereka mempertanyakan 600 paket pokok pikiran (pokir) DPRD Karawang yang diduga dimonopoli oleh salah seorang kepala bidang di PUPR Karawang.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Karawang, Deden Permana mengatakan, Dinas PUPR berjanji akan menjadikan asosiasi jasa konstruksi sebagai mitra strategis pemerintah. Kedua, kata dia, Kepala Dinas PUPR akan menyetop seluruh SPK (surat perintah kerja) atau paket yang belum dikerjakan dan menemui lagi para kontraktor pada Kamis (14/10) mendatang. “Janji kepala dinas hari Kamis akan menindaklanjuti kesepakatan yang sudah ditandangani,” terangnya, Senin (10/10).
Jika Dinas PUPR mengingkari kesepakatan tersebut, pihaknya mengancam akan menerjunkan 300-an kontraktor untuk berunjuk rasa di depan kantor PUPR Karawang. “Kita tunggu janji Kadis akan datang ke kantor Gapensi. Jika tidak datang kita akan kerahkan 300 pelaku konstruksi ke PUPR,” tegasnya.
Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Ahdiat menuturkan, permasalahan ini hanya miskomunikasi. Menurutnya, 600 paket pokir DPRD bukan hanya di Dinas PUPR, melainkan juga di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang. “Itu salah komunikasi, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pokir, jadi menghitungnya semua ada di PUPR, ternyata kan tidak, karena sebagian juga di PRKP,” terangnya.
Pihaknya berjanji akan bertemu kembali dengan para kontraktor untuk memastikan pekerjaan apa saja yang masih tersedia untuk mereka. “Saya nanti hari Kamis akan ketemu lagi artinya secara data, sehingga yang selama ini miskomunikasi dengan 600 Paket itu akan didata sebetulnya berapa,” pungkasnya. (asy)
