BLT akan Dihapus, Warga Kecewa
KARAWANG, RAKA – Rencana penghapusan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa tahun depan, ditanggapi negatif oleh warga penerima bantuan sosial tersebut.
Rasih (56) penerima BLT dana desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari mengaku sangat kecewa mendengar BLT dana desa akan dihapus oleh Pemerintah Pusat. “Kecewa sih, keadaan ekonomi kita belum stabil tapi kok udah dihapus, ” ucapnya dengan penuh rasa kekecewaan kepada Radar Karawang.
Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alek Sukardi mengatakan, adanya BLT dana desa yang besarannya hanya Rp300 ribu sebenarnya tidak terlalu membantu keluarga kurang mampu. “Dari awal kami sudah menyarankan bahwa kalau anggarannya harus diperbesar, kalau hanya 300 ribu tidak cukup untuk kehidupan sebulan,” katanya.
Alek menambahkan, idealnya kalau BLT dana desa tetap ada, anggaran yang harus digelontorkan itu sekitar Rp1 juta per orang, agar dapat mampu membantu biaya kehidupan keluarga tersebut. “Kalau memang BLT nanti ada lagi, saya meminta supaya anggarannya dinaikan satu juta rupiah per orang,” tambahnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terringgal dan Transmigrasi A Halim Iskandar mengatakan, BLT dana desa 2023 bakal dihapus jika anggaran untuk penangangan Covid-19 tahun depan sudah tidak ada. “2023 ketika pandemi ini sudah tidak ada lagi karena dampaknya sudah bisa ditangani, tentu BLT dana desa yang kebijakannya berdasarkan kondisi pandemi covid tentu akan diubah,” ujar Gus Halim.
Menurutnya BLT pada 2023 kemungkinan masih dianggarkan, namun bukan untuk penanganan pandemi yang penyalurannya lebih lebih luas, akan tetapi untuk penanganan kemiskinan ekstrem. “Bisa saja tetap ada BLT tetapi narasi pembangunan berbeda, tahun 2023 narasi yang mendasari penggunaan dana desa BLT adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.
Sehingga menurut Gus Halim kemungkinan jumlahnya pun bakal berbeda daripada bantuan pada saat penanganan pandemi covid 19, karena menurutnya tahun 2023 hanya fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. (fjr)
